Pilkada Serentak 2020 Momentum Membangun Daerah Tanpa Merusak Lingkungan

Foto: Ist

“Dalam situasi pandemi ini, pilkada harus menjadi momentum lahirnya pemimpin yang tangguh yang pro lingkungan,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Di tengah krisis multidimensi ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melakukan upaya lebih untuk mendorong masyarakat memilih kandidat kepala daerah, termasuk di Pilkada Kalsel dan Kalteng 2020 yang bersih dari rekam jejak kasus korupsi.

Terkhusus lagi korupsi terkait sumber daya alam, serta kandidat Pilkada Kalsel dan Kalteng 2020 yang memiliki komitmen kuat untuk tidak terlibat dalam pusaran politik uang.

Seperti praktek perburuan rente dan obral perizinan sebelum hingga pasca Pilkada Serentak 2020 berlangsung, termasuk Pilbup Kalteng 2020 dan Pilbup Kalsel 2020.

Selain itu, KPU termasuk KPUD atau KPU Kalteng dan KPU Kalsel selayaknya membuka dan mempublikasikan rekam jejak para kandidat Pilkada Kalteng 2020 dan Pilkada Kalsel 2020 secara transparan dan menyeluruh.

“Dalam situasi pandemi ini, pilkada harus menjadi momentum lahirnya pemimpin yang tangguh yang pro lingkungan,” kata Direktur Eksekutif Yayasan Madani, Muhammad Muhammad Teguh Surya, Senin (7/9).

Terutama tangguh dalam membawa daerah yang dipimpinnya dalam menghadapi krisis saat ini dan yang mungkin akan datang di kemudian hari.

“Memilih kandidat yang berwawasan lingkungan adalah keniscayaan untuk saat ini,” tegasnya.

Tidak dapat dimungkiri, pada tahapan ini, peran partai politik dan KPU dalam memilih dan menyaring kandidat terbaik begitu sentral dan menjadi sorotan.

Masyarakat menginginkan partai politik dan KPU memilih orang-orang terbaik yang tidak hanya memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan roda pemerintah.

Tapi juga memiliki wawasan dan komitmen kuat terhadap perlindungan lingkungan.

Sudah saatnya di tengah krisis multidimensi yakni krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 yang diikuti oleh krisis ekonomi serta krisis lingkungan yang sedang di depan mata, partai politik memerankan fungsi rekrutmennya dengan baik.

Tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2020, termasuk Pilbup Kalteng, pada 4-6 September telah dilalui dengan baik, patut diapresiasi.

Namun, di tengah krisis seperti saat ini, Pilkada Serentak 2020 haruslah menjadi jawaban bukan malah menjadi beban.

“Jawaban tersebut tentu salah satunya dimulai dari sikap partai politik yang melabuhkan pilihannya terhadap orang-orang terbaik yang siap untuk bertarung dalam kontestasi demi melakukan lompatan di kemudian hari,” tambahnya.

Teguh Surya juga menyebut bahwa Pilkada Serentak 2020 sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 telah mengubah segalanya dan partai politik wajib memperhatikan hal tersebut.

Pilkada tahun ini haruslah menghasilkan para pemimpin yang punya visi besar dalam membangun daerahnya dalam masa pemulihan dan juga punya wawasan serta komitmen yang kuat untuk menyelesaikan permasalah lingkungan yang hampir tak terbendung.

Insight Analyst Yayasan Madani Berkelanjutan, Muhammad Arief Virgy mengatakan bahwa saat ini telah terjadi kerusakan lingkungan yang cukup mengkhawatirkan, di antaranya penyusutan luasan tutupan hutan Indonesia.

“Kita sangat tahu bahwa hutan alam Indonesia memiliki berbagai fungsi baik fungsi ekologis maupun ekonomi. Sungguh sangat disayangkan jika hutan semakin tergerus yang artinya masa depan yang lebih baik semakin memudar,”sebut Virgy.

Virgy juga mengungkap fakta lainnya yakni makin maraknya ekspansi perkebunan sawit menyebabkan ruang hidup masyarakat semakin terdesak yang berujung pada maraknya konflik agraria.

Ekspansi perkebunan sawit juga tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan daerah yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Desa Membangun beberapa daerah sentra sawit yang masih rendah.

Belajar dari Pilkada Serentak 2018, analisis Madani menunjukkan bahwa dari 17 pemenang pilkada provinsi, hanya 3 kepala daerah yang menyebutkan masalah lingkungan spesifik yang akan diatasi. Sementara sisanya hanya menyebutkan isu pelestarian lingkungan tanpa program khusus.

Lebih memprihatinkan lagi, hampir tidak ada gubernur-wakil gubernur terpilih yang memiliki platform khusus untuk mempercepat pengakuan hak-hak masyarakat adat di daerah mereka termasuk di wilayah yang memiliki jumlah masyarakat adat yang besar.

Madani telah menyurati, 8 pimpinan partai politik besar yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak 2020 agar mereka memberikan rekomendasi kepada kandidat berwawasan lingkungan.

Ke-8 parpol itu adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

“Hasilnya belum bisa dipastikan, namun sorotan publik saat ini berada di tangan KPU yang akan melakukan verifikasi terhadap calon kandidat,” pungkasnya. (NH)

Edt: Redaksi (AN)