Politik Dinasty Yang Meresahkan

Foto: (Ist)

Politik dinasty atau keluarga tak ada yang salah, yang penting tidak culas”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Politik dinasty itu sah-sah saja, asal tidak curang. Toh, persekongkolan boleh-boleh saja seperti layaknya kebebasan berserikat dan berkumpul bagi semua warga negara. Yang tak boleh itu bersekongkol untuk berbuat jahat atau hendak menggadaikan bangsa danĀ  negara kepada bangsa asing.

Politik dinasty atau keluarga tak ada yang salah, yang penting tidak culas. Atau memanfaatkan sesuatu yang tak berhak dipakai oleh yang bersangkutan. Yang harus diingatkan bahwa fasilitas negara tidak boleh digunakan.

Demikian juga tata aturan dan hukum yang berlaku, tidak boleh memberi perlakuan khusus kepada siapapun, termasuk anak dan kerabat dari rezim penguasa sekalipun.

Kegundahan orang banyak terhadap anak pejabat atau sanak saudara serta anggota keluarganya yang lain ikut Pilkada seperti istri seorang Bupati, juga istri Gubernur yang ikut Caleg toh tidak seheboh sekarang. Padahal rasa khawatir hanya pada perlakuan yang tidak adil.

Atau memberi perlakuan khusus, sementara pihak lain justru diperlakukan sebaliknya, ditekanan atau diintimidasi serta dibuat tidak berdaya akibat fasilitas maupun otoritas yang dimanfaatkan oleh kerabat pejabat yang bersangkutan.

Rasa cemas pada trend politik dinasty itu sama juga dengan kecemasan banyak orang terhadap pilihan sikap oposisi yang merupakan kodrat bawaan dari demokrasi ke negeri kita.

Jadi trend dari politik dinasty yang marak sekarang seperti anak sungsang dari budaya politik di Indonesia yang tumbuh dewasa tanpa diasuh dengan baik dan tumbuh tidak sehat, karena memang sepanjang sejarahnya tidak pernah diberi susu segar.

Coba saja geledah, mana ada partai politik yang serius membuat pelatihan kader atau pendidikan politik yang berkelanjutan. Kader Parpol yang tumbuh terkesan yang ada setengah matang. Maka itu jangankan budaya bajing loncat di habitat politik kita jadi marak, kejahatan berjamaah juga seperti korupsi sudah dianggap hal yang biasa.

Jadi janganlah pernah bisa  mengharap ada rasa malu dari mereka yang cuma sekedar mendompleng populeritas dari dinastynya yang tengah berkuasa, bukankah ragam macam trick pencitraan itu mahal juga ongkosnya.

Lha, ayahanda yang sedang bertahta di singgasana, boleh saja dimantaatkan populeritas dan pamornya. Ya, aji mumpung begitu toh tidak dilarang dalam UU Pipkada kita.

Oleh karena itu, kita harus tetap percaya dan yakin pada kecerdasan rakyat yang berdaulat untuk menentukan pilihannya. Sebab kelak, pahit getirnya rakyat juga yang akan menikmati resiko maupun buahnya yang manis, kalau pun ada.

Edt: Redaksi (AN)