PPKM Menjadi Kontra Produktif Karena Abai Pada Peran Serta Masyarakat

Foto: Doc. Jacob Ereste

“Kesadaran pemahaman pada upaya merubah perilaku dan mengadaptasi perilaku lain itu memang tidaklah mudah”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Langkah awal ketika pandemi Covid-19 mulai melantak Indonesia, saya sepakat untuk menghadapinya dengan cara melakukan sosialisasi perubahan perilaku sebagai salah satu upaya pemerintah menekan penularan Covid-19. (Galamedia.news, 1 Januari 2021)

Ketika itu Satgas (Satuan Tugas) Penanganan Covid-19 melalui juru bicaranya, Prof. Wiku Adisasmito menerangkan (1 Januari 2020) bahwa sosialisasi perubahan perilaku merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan laju penularan Covid-19 di Indonesia.

Kesadaran pemahaman pada upaya merubah perilaku dan mengadaptasi perilaku lain itu memang tidaklah mudah. Toh, pemerintah tetap optimis dan yakin  bila cara itu adalah yang terbaik serta bijak untuk mengikutsertakan masyarakat guna saling bahu membahu —gotong royong, solidaritas dan bersama-sama— menghadapi pandemi jahat.

Namun entah bagaimana ceritanya, pemerintah jadi terkesan mau jalan sendiri sekarang. Apalagi saat membuat PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) hingga tak cuma terkesan hendak jalan sendiri, tapi justru “membuat mandul” warga masyarakat jadi seperti “kambing congek” harus mendekam saja di rumah. Ya, cuma jadi penonton belaka. Padahal masalah utama sasaran pandemi jahat itu adalah rakyat. Sementara pemerintah, toh hanya penerima mandat dan amanat belaka untuk melindungi rakyat.

Karena itu, PPKM yang lebih terkesan ingin mengatur rakyat menjadi tidak bijak. Terutama dalam praktek pelaksanaan PPKM di lapangan yang berlebihan itu, sangat teriesan besar sekali hasratnya untuk mengatur, bukan hendak mengajak (mengikutsertakan) rakyat ikut berperan mekawan Covid-19 yang jahat ini.

Lantas pembatasan kegiatan bagi masyarakat itu sendiri artinya tidaklah perlu didramatisir sampai ke pasal pelanggaran HAM, namun yang utama adalah akibat dari pembatasan kegiatan warga masyarakat ini menimbulkan ancaman kematian lain, karena tidak bisa makan. Apalagi sejak PPKM diterapkan pada 3 Juli 2021, sampai hari ini (18 Juli 2021) bantuan sosial yang dijanjikan belum juga turun. Entah kapan pula hendak direalisasikan.

Agaknya, itulah penyebab dari kegaduhan yang terjadi dimana-mana, meskipun selalu dikesankan buruk adalah rakyat dengan sebutan melawan aparat atau membangkang.

Korban yang ikut berjatuhan pun, semakin meluas, bukan cuma Ibu Hamil yang di bogem oleh Satpol Pamong Praja, tapi Satpol yang membogem ibu hamil itu pun tak mungkin tidak dipecat.

Setahun silam lebih juru bicara Satgas Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito sudah
mengatakan cara penanganan pandemi Covid-19 selama 2020, tantangan terberatnya bagi pemerintah adalah aspek perubahan perilaku. Karena Covid-19 merupakan penyakit yang sangat erat hubungannya dengan perilaku masyarakat.

Lalu mengapa sekarang peran serta masyarakat jadi terkesan dikucilkan dengan meminta warga agar diam saja di rumah, termasuk anak-anak sekolah dan mahasiswa yang sebetulnya lebih pantas mendapat pembelajaran langsung dari realitas hidup dari ketangguhan Covid-19 agar dapat memiliki pengalaman nyata yang pernah mereka hadapi sendiri untuk menjadi bekal hidup yang lebih tsbgguh dan gigih di masa depan.

Memang harus diakui sejujurnya bila perilaku masyarakat dalam upaya menjalankan protokol kesehatan masih sangat kurang. Lantas, mengapa tidak sekalian momen langka Covid-19 ini dijadikan materi pembelajaran bagi warga untuk meningkatkan disiplin diri, budaya bersih, dan pemahaman terhadap cara menghadapi pandemi di masa depan, andainya tragedi serupa penerapan PPKM sejarang ini akan kembali terulang. Toh, kita sebagai manusia sangat paham, hanya keledai saja yang mau terperosok pada lubang yang sama.

Edt: Redaksi (AN)