Presiden Jokowi Dapat Dimakzulkan Efek Mensesneg Mereveiw UU Ciptaker

Foto: Google

“Bukan begitu proses prosudural pengesahan sebuah Undang-Undang. Betul-betul absurd, ugal-ugalan, compang-camping,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Analis politik Rahman Sabon Nama mengatakan tindakan Kemensesneg mereview sejumlah kesalahan teks pada berkas RUU Cipta Kerja setelah berkas tersebut diterima dari DPR untuk ditandatangani Presiden merupakan tindakan yang absurd dan ugal-ugalan.

“Bukan begitu proses prosudural pengesahan sebuah Undang-Undang. Betul-betul absurd, ugal-ugalan, compang-camping,” kata Rahman Sabon Nama kepada redaksi Bintangtimur.net, Rabu (4/11).

Kepada wartawan, Selasa kemarin (3/11), Mensesneg Pratikno mengatakan, setelah menerima berkas RUU Cipta Kerja dari DPR, Kemensesneg telah melakukan review dan menemukan sejumlah kekeliruan yang bersifat teknis.

Rahman kembali menandaskan bahwa tindakan Kemensesneg tersebut merupakan kesalahan fatal yang melanggar konstitusi, sehingga Presiden Joko Widodo dalam posisi dilematis bisa dimakzulkan.

Musababnya, menurut Alumnus Lemhanas ini, berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 73, RUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tandatangan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

Rahman justru mengatakan Sesneg telah menjerumuskan Presiden Joko Widodo, lantaran Mensesneg tidak punya kapasitas, bahkan kewenangan untuk mengubah isi UU Cipta Kerja yang disampaikan DPR kepada Presiden 12 Oktober lalu setebal 812 halaman, yang sebelumnya telah disetujui dan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 5 Oktober 2020 .

Naskah UU Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden Joko Widodo sudah dilakukan perubahan dari 812 halaman menjadi 1.187 halaman, sehingga dengan demikian UU Ciptaker ini seharusnya tidak berlaku dan batal demi hukum.

Perihal tindakan review itu, Rahman yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan Dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI) ini mengaku sangat prihatin, manakala Mensesneg saja tidak memahami proses pembuatan suatu Undang-Undang.

Quo vadis NKRI,” katanya sembari menambahkan bahwa UU Cipta Kerja bukan tak mungkin dianggap sebagai pemalsuan dokumen negara untuk memenuhi kepentingan kelompok dan golongan tertentu. Ini pun sulit dibantah sebagai bukti betapa amburadulnya pengelolaan negara di bawah rezim Jokowi-Ma’ruf.

Rahman juga mengatakan, Mahkamah Konstitusi pun tidak layak hukum mensidangkan UU Cipta Kerja yang dianggap palsu dan hingar-bingar diterpa demontrasi penolakan oleh kaum pekerja, mahasiswa, dan sejumlah elemen masyarakat lainnya. Termasuk, sejumlah profesional hukum yang memandang nyinyir dan aneh terhadap Undang-Undang yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin 2 November lalu.

Rahman menyarankan agar Presiden Joko Widodo dapat segera menerbitkan Perpu pembatalan UU Cipta Kerja tersebut karena tidak hanya cacat hukum dan tidak berpihak pada rakyat dan petani, tetapi proses pembuatannya juga dianggap ngawur dan tidak layak terapnya. (APL)

Edt: Redaksi (AN)