Pusat Kekuasaan Sumber Gaduh

Foto: Google

“Pusat kekuasaan tidak bisa pungkiri bahwa, sumber kegaduhan yang belakangan ini memantik protes di kalangan rakyat yang meluas, seperti saat menanggapi RUU HIP dan RUU Ciptaker adalah produknya”

Oleh: Muslim Arbi (Direktur Gerakan Perubahan dan Deklarator KAMI)

Jakarta (Bintangtimur.net) – Sesungguhnya, sumber gaduh atau kegaduhan itu adalah pusat kekuasaan. Istana. Itu tidak bisa terbantahkan. Meski Istana lewat Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian menuding para pihak lain yang sebarkan kecemasan.

Pusat kekuasaan tidak bisa pungkiri bahwa, sumber kegaduhan yang belakangan ini memantik protes di kalangan rakyat yang meluas, seperti saat menanggapi RUU HIP dan RUU Ciptaker adalah produknya.

Rakyat dan Umat Islam di berbagai daerah protes RUU HIP dan lalu di ubah menjadi BPIP. Agar RUU di batalkan. Toh pemerintah keukeuh. Pemerintah ngotot tetap pertahankan RUU HIP tersebut.

Buruh dan pekerja di berbagai daerah lakukan protes ber bulan-bulan atas RUU Ciptaker atau yang populer dikenal sebagai Omnibus Law atau RUU Cilaka. Toh, DPR sahkan juga jadi UU. Meski ada ancaman mogok dari kalangan buruh dan pekerja.

Padahal RUU Ciptaker itu bukan saja melemahkan daya tawar kaum buruh dan pekerja. Tapi menggerus Kedaulatan Negara. Negara di kelola penguasa yang takluk pada kekuatan kapital. Pusat kekuasaan tunduk pada pemilik modal.

Dari dua produk kegaduhan di atas. Selain Perppu no 1/2020 yang kemudian di sahkan jadi UU no 2/2020 yang di kenal sebagai RUU Corona dan RUU Minerba serta menjadi UU Minerba adalah bentuk kegaduhan yang juga di produksi pusat kekuasaan.

Jadi, setelah reaksi publik dan aktivis termasuk oleh KAMI oleh Prof Din dkk, atas kegaduhan yang di produkai penguasa itu; malah tuduhan balik dilakukan oleh Pusat Kekuasaan.

Sebaiknya penguasa baca Istana. Tidak perlu jadi production house, yang produksi kegaduhan terus menerus. Yang tayangan nya membosankan publik. Alih-alih fokus tangani soal-soal ekonomi yang makin terpuruk dan penangan soal pandemi secepatnya. Jangan bersembunyi di balik ketiak pandemi sebagai dalih atasi ekonomi yang semakin terpuruk.

Soal berbagai RUU yang di rancang pusat kekuasaan bersama DPR seperti metro mini yang kejar setoran. Sehingga jalannya ugal-ugalan tabrak sana-sini.

Jadi, sebaiknya pusat kekuasaan, stop produksi sinetron kegaduhan dan jangan jadi prodution house yang semakin tidak menarik, membosankan dan kontra produktif. Atau itu dilakukan sebagai upaya menutupi kegagalan?

Edt: Redaksi (AN)