Rahman Sabon Nama: Ingatkan Presiden Joko Widodo Jangan Jadikan Pemerintahan Seperti Antek Tiongkok

Foto (Ist): “Ada apa nih dibalik kejar tayang atas terburu-burunya penandatanganan proyek OBOR tersebut”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Rahman Sabon Nama, pemerhati masalah sosial politik/Alumnus Lemhanas RI angkat bicara terkait ditetapkannya Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai Jalur Sutra China pada pertemuan Belt and Road Forum antara pemerintah Tiongkok dan pemerintahan Presiden Joko Widodo di Bejing China (24/04-2019).

Rahman menyesalkan kenapa pemerintah Indonesia terburu-buru menandatangani persetujuan, menjadikan Pelabuhan Kuala Tanjung resmi sebagai bagian dari Jalur Sutra China.

Manuver politik Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan untuk mempercepat penandatanganan proyek OBOR dengan pemerintah China menjadi pertanyaan publik Indonesia, pemerintah harus terbuka menjelaskan pada rakyat selain Pelabuhan Kuala Tanjung resmi sebagai Jalur Sutra China dan apalagi yang dijual ke China.

Ada apa nih dibalik kejar tayang atas terburu-burunya penandatanganan proyek OBOR tersebut. Rahman sebetulnya sudah lama mengingatkan agar presiden Joko Widodo tidak terburu-buru menyetujui proyek OBOR tersebut, untuk lebih berhati hati.

Atas nasehat itu, presiden Joko Widodo tidak menghadiri acara pertemuan Belt and Road Forum di China tersebut, dan seharusnya penandatanganan proyek OBOR antara pemerintahan presiden Joko Widodo dengan presiden China Xi Jinping pada 24 April 2019 ditunda dulu, sepatutnya dilakukan setelah pleno KPU penetapan pemenang pilpres 2019-2024 pada 24 Mei 2019 mendatang.

“Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya kembali mengingatkan pada presiden Joko Widodo bahwa kerjasama dengan Tiongkok tersebut akan berdampak buruk bagi siapapun presiden mendatang, atas proyek OBOR dengan pemerintah China Komunis tersebut. Indonesia harusnya bisa berkaca dari apa yang sekarang terjadi di Malaysia, pemerintahan Mahathir tidak mau membayar hutangnya era Najib Razak kepada Tiongkok. Saat ini pemerintahan Malaysia PM Mahathir sedang bekerja keras untuk melepaskan diri dari The China Debt Trap,” kata Rahman Sabon Nama.

Foto (Ist)

Proyek-proyek yang dibiayai dengan hutang dari China umumnya tidak transparan, terlalu mahal karena diduga syarat dengan kolusi dan korupsi, kualitas rendah secara ekonomi tidak feasible sehingga pada umumnya gagal bayar hutang. Dan biasanya proyek yang sudah dilaksanakan pun disubsidi oleh negara, hal demikian sangat berbahaya bagi Indonesia kedepan, negara Indonesia bisa menjadi rapuh.

“Bahwa kasus diatas tidak hanya menimpa Malaysia tetapi juga sudah banyak negara lain Afrika yang terkena jebakan Utang infrastruktur China,” ucap Rahman.

Sementara China Tiongkok selaku kreditur tidak mau tahu jika projeknya rugi atau tidak sesuai dengan feasibility studinya karena Perjanjian yang umumnya tertutup itu berat sebelah. Tapi kalau di lawan ke Pengadilan Internasional bisa jadi dibatalkan tetapi memakan energi dan waktu.

Dalam pelaksanaannya pun, proyek-proyek Investasi dari China itu membawa tenaga kerja asing China dan bahan-bahan bangunannya juga di datangkan dari China. Sehingga merugikan Indonesia selaku tuan rumah hanya menjadi penonton/kuli murahan pun semuanya dari China.

“Saya nilai kerjasama dengan China selama ini sangat merugikan Indonesia, persyaratan transfer knowledge dan penggunaan muatan lokal Dalam Negeri 40% dari nilai proyek tidak dilaksanakan sungguh-sungguh dan malahan dibanjiri dengan TKA China baik resmi maupun ilegal,” kata Rahman.

“Kenapa kita tidak ambil pelajaran dari Malaysia, karena PM Mathir menghentikan kerjasama dengan Tiongkok, semua proyek-proyek ditinjau ulang dan transaksi ekonomi yang dianggap tidak fair oleh PM Malaysia Mathir Mohamad, sehingga membatalkan proyek-proyek infrastruktur dengan China. Alasan Utama Mahathir ialah khawatir Malaysia tidak bisa membayar utangnya dan tidak mau terjebak utang dengan China,” lanjutnya.

Dari pelajaran Malaysia tersebut seharusnya presiden Joko Widodo dapat mempertimbangkannya agar rakyat Indonesia tidak mengganggap pemerintahan Jokowi sebagai Antek China Komunis, apabila tidak mengikuti sebagaimana langkah pemerintah negeri Jiran Malaysia.

“Malahan menurut hemat saya langkah pemerintah yang diwakili oleh Menko Maritim Luhut Binsar tersebut, saya nilai sangat tidak menguntungkan bagi siapapun presiden mendatang,” papar Rahman.

“Proyek OBOR yang ditandatangani Menko Maritim Luhut B. Panjaitan mewakili pemerintah RI dengan wakil Menteri Bapenas China Ning Jiszhe itu seperti hanya dijadikan ajang makelar dengan kontrak payung kerjasama G to G. Karena tatalaksana lembaga negara tidak dijalankan sesuai tupoksi Menko Perekonomian,” tutup Dr. Rahman Sabon Nama yang sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Dan Tani Tanaman Pangan Dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI), yang disampaikan olehnya kepada inspiratormedia.id saat berada di Jawa Tengah.

Edt: Redaksi (AN)