Raperda Covid-19 DKI, Ngawur dan Kejam Terhadap Warga

Foto: Google

“Jika dilihat dan dibaca secara detail, Draft Raperda Covid-19 ini terkesan tidak ada naskah akademiknya”

Oleh: Ali Lubis, SH (Praktisi Hukum-Inisiator LAJ)

Jakarta (Bintangtimur.net) – Semangat Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk melindungi warganya dari penularan Covid-19 cukup oke, namun semangat saja tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan kebijakan yang rasional.

Tanggal 23 September 2020, Anies menyerahkan Draft Raperda tentang Penanggulangan Covid-19 kepada Anggota DPRD. Dari keseluruhan isi Draft Raperda tersebut yang sangat tidak rasional adalah Pasal 35 BAB XI tentang Ketentuan Pidana. Bunyi pasalnya: Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana maksud Pasal 19, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kekarantinaan kesehatan dan wabah penyakit menular.

Pasal 19 yang dimaksud dalam Raperda Covid-19 ini yaitu BAB IV tentang Pelaksanaan PSBB.

Nah, pasal ketentuan pidana yang di masukkan kedalam draft Raperda ini sangat ngawur dan kejam.

Jika mengacu kepada Ketentuan Pidana UU Kekarantinaan Kesehatan, maka ada beberapa pasal yaitu pasal 90, 91, 92 dimana ancaman pidana penjaranya paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 15 miliar. Selanjutnya jika mengacu kepada pasal 93 yang bunyinya Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dipidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda 100 juta.

Disinilah letak ngawur dan kejamnya ketentuan Pidana Raperda Covid-19 ini, ingat saat ini status Jakarta itu PSBB bukan karantina sehingga tidak bisa ketentuan pidana yang ada di UU Kekarantinaan Kesehatan menjadi acuan Ketentuan Pidana didalam Raperda Covid-19 itu.

Selanjutnya mengenai Pasal 28 Raperda Covid-19 tentang Perlindungan dan Jaminan Sosial, tidak di sebutkan secara jelas dan rinci bagaimana warga Jakarta mendapatkan perlindungan sosial selama masa pandemi Covid-19 ini.

Jika dilihat dan dibaca secara detail, Draft Raperda Covid-19 ini terkesan tidak ada naskah akademiknya.

Sementara berdasarkan Pasal 56 ayat 2 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Raperda Provinsi disertai dengan Naskah Akademik. Karena di dalam naskah akademik itu akan termuat denga cermat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar yang baik untuk suatu Raperda.

So, terakhir semoga di dalam rapat pembahasan nanti Anggota DPRD Jakarta yang tergabung di dalam Balegda agar meminta gubernur untuk merevisi pasal ketentuan Pidana yang termuat di dalam Raperda Covid-19. Sekaligus meminta naskah akademiknya, guna untuk memahami maksud dan tujuan dari Raperda itu dibuat.

Edt: Redaksi (AN)