Respon Joko Edhi Terkait Pengakuan Yusril Ihza Mahendra

Foto: Google

“Mengapa info ini tak terdengar kala itu? Kondisinya paradoks. Yang membawa Gus Dur ke meja jagal (impeacment) ialah Megawati. Bukan ansich Amien Rais”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra membuat pengakuan mengejutkan dengan menyebut KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sempat ingin menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia atau PKI.

Ketika itu, Yusril masih menjabat sebagai Menteri Kehakiman di era Gus Dur menjabat sebagai presiden.

Ia pun menceritakan, kala itu dirinya menghadap Gus Dur untuk membicarakan beberapa kebijakan yang kontroversial di antaranya soal pembubaran DPR dan ideologi komunisme, marxisme, leninisme hingga PKI.

Diketahui, kedua kebijakan yang menimbulkan polemik tersebut tertuang pada dekrit pembubaran DPR dan pencabutan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan ajaran komunisme marxisme leninisme.

Saat bertemu Gus Dur, Yusril mengungkapkan bahwa presiden RI ke-4 itu ngotot ingin membubarkan DPR dan menghidupkan kembali PKI dengan mencabut Tap MPRS 25 Tahun 1966.

“Gus Dur ngotot (ingin membubarkan DPR dan mencabut Tap MPRS 25 tahun 1966),” ungkap Yusril Ihza Mahendra seperti dikutip dari Terkini.id

Pertemuannya dengan Gus Dur tersebut, kata Yusril, diperkirakan terjadi menjelang ajang Pemilu 2019 dalam sebuah ceramah di Medan, Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan Yusri Ihza Mahendra saat tampil di tayangan kanal Youtube Video Legend milik musisi Ahmad Dhani.

Mengutip Hops.id, Rabu 24 Februari 2021, menanggapi dua keinginan Gus Dur itu Yusril pun menilai tidak mungkin adanya sebuah dekrit tanpa didukung oleh kekuatan militer.

Terlebih, menurut Yusril, dekrit merupakan sebuah revolusi hukum yang bisa menimbulkan isu hebat seperi tuduhan penghianat hingga kudeta.

“Karena dekrit itu revolusi hukum. Benar atau tidaknya tidak diukur di awal. Di ujung. Kalau dia bisa pertahankan dekritnya itu, dekritnya menjadi sah. Kalau tidak, dia bisa dituduh penghianat bahkan dituduh melakukan kudeta,” tuturnya.

Yusril pun mengaku tak sejalan dengan kemauan Gus Dur yang ingin menghidupkan kembali ideologi berhaluan PKI. Pasalnya, apabila ideologi PKI kembali bangkit maka bisa menghebohkan tanah air.

Saat Yusril menjelaskan hal itu, Presiden Gus Dur malah marah besar. Bahkan, ia juga ditegur oleh menteri Erna Witoelar karena mengkritik presiden di sidang kabinet.

“Saya ngomong panjang lebar, Gus Dur marah. Ambil palu diketok. Kabinet skors. Ya gimana ga dikritik masa mau ngidupin PKI, yang bener dong,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Joko Edhi Abdurahman selaku Anggota Komisi Hukum DPR periode 2004-2009, Advokat, Wasekjen DPP KAI, Wasek Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) turut memberikan komentarnya.

Dia mempertanyakan mengapa info tersebut tidak terdengar saat itu.

“Mengapa info ini tak terdengar kala itu? Kondisinya paradoks. Yang membawa Gus Dur ke meja jagal (impeacment) ialah Megawati. Bukan ansich Amien Rais. Di meja jagal itu Gus Dur dikeroyok, terutama oleh PDIP, sebagai fraksi terbesar. Ia dikhianati Megawati. Dan Megawati yang berambisi menggantikan Gus Dur. Dalam faktanya, Megawati yang naik jadi presiden setelah Gus Dur tumbang. Dari fragmen itu, tampak paradoks pernyataan Yusril, bahwa Gus Dur menghendaki PKI dihidupkan,” ujarnya kepada Redaksi Bintangtimur.net, Kamis (25/2).

Namun demikian, lanjutnya, bisa masuk akal karena karakter Gus Dur yang sukar diduga. Suatu kali misalnya, Gus Dur meminta wawancara dengan Noorca Massardi, Pimpred Majalah Forum Keadilan yang menggantikan Karni Ilyas. Forum wawancara itu bernama “Secangkir Kopi” di istana negara, waktunya pagi hari.

“Saya saat itu sudah jadi Koordinator Pusat Data Majalah Forum yang bertugas mencatat kegiatan presiden. Pada forum itu Gus Dur mencabut sanksi kepada eks PKI dan memulihkan hak mereka dengan reason Hak Azasi Manusia. Apakah Gus Dur memang bersimpati kepada PKI?” tanyanya mengakhiri tanggapan. (APL)

Edt: Redaksi (AN)