Respon Kritis Terhadap Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yang Lagi Viral

Foto: (Ist)

“Mempersamakan antara perbudakan dengan partner jelas tindakan bodoh”

Oleh: Dr. Budi Handrianto.

Jakarta (Bintangtimur.net) – Disertasi mahasiswa program doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Abdul Aziz yang berjudul Konsep Milk Al Yamin Muhammad Syahrur sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Nonmarital menuai kontroversi. Khalayak ramai menyebut pendapat ini sebagai legalisasi perzinahan. Mendalilkan amal, bukan mengamalkan dalil.

Abdul Aziz menyimpulkan dari pendapat Syahrur bahwa hukum budak (milkul yamin) di zaman sekarang ini bisa disamakan dengan partner (gampangnya: Pacar atau selingkuhan). Jika budak dapat digauli tanpa akad nikah maka sebagai solusi problem masyarakat saat ini, konsep menggauli budak tanpa akad nikah bisa diterapkan pada partner (pacar).

Meskipun beberapa penguji tidak setuju dengan kesimpulan tersebut tapi Abdul Aziz tetap diluluskan dengan predikat sangat memuaskan.

Sebenarnya kasus disertasi ini tidak begitu mengherankan karena UIN Yogyakarta dan juga UIN yang lain sudah meluluskan skripsi, tesis dan disertasi serta jurnal-jurnal dengan topik serupa.

Kalau disertasi tentang argumen pluralisme agama (paham yang menganggap semua agama adalah benar) saja diluluskan, apakah lagi tentang masalah fikih. Adakah yang lebih berat dari persoalan aqidah dalam agama? Belum lagi soal spanduk Tuhan Membusuk, Selamat Datang di Area Bebas Tuhan, lafadz Allah diinjak-injak dosen, dan sebagainya.

Jika kita tilik topik ini, hukum perbudakan memang seperti itu. Budak boleh digauli tanpa akad. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan karena ajaran Islam tegas memberantas perbudakan. Di antara perbuatan mulia atau bentuk hukum kafarat adalah membebaskan budak. Berarti fakta budak zaman sekarang tidak ada dan hukumnya pun menjadi tidak berlaku (tidak ada illat, tidak ada hukum).

Lalu Abdul Aziz berusaha menyamakan kasus hukum budak ini dengan partner. Partner yang dimaksud tentu bukan pasangan yang sah menurut Islam, seperti pacar (bagi yg belum menikah), selingkuhan (bagi yang sudah nikah) atau pelacur.

Mempersamakan antara perbudakan dengan partner jelas tindakan bodoh. Bentuk qiyas (analogi) yang dilakukannya tidak sama. Tidak ada kesetaraan di situ sebagai syarat dari qiyas. Kalau kita belajar ilmu logika ada istilah logical fallacy (kesalahan logika), di antara kesalahan itu adalah qiyas ma’al faariq yaitu menganalogikan sesuatu dengan sesuatu yang lain, tapi tidak sebanding (setara).

Contohnya kita dibilang tidak bisa/mahir bahasa Inggris, sedangkan di Inggris anak-anak kecil saja sudah bisa bahasa Inggris. Ini penyamaan yang tidak setara. Budak dan pacar persamaannya di mana?

Konsep budak adalah kepemilikan (property) sementara partner (pacar) bukan hak milik. Mereka adalah manusia bebas yang dijamin kehormatannya.

Abdul Aziz menyebutkan bahwa hubungan seks nonmarital (maksudnya adalah zina) merupakan hak asasi manusia dan dilindungi Undang-undang. Menempatkan hak asasi manusia di atas hak Allah adalah tindakan dzalim, fasik dan bisa kufur secara epistemologi.

Lalu, mengapa memilih Syahrur, orang yang penuh kontroversi? Sebagai informasi, Syahrur adalah ahli teknik sipil yang tidak belajar agama secara formal. Tapi karena kontroversi, jadi sering dirujuk oleh kaum liberal.

Teorinya tentang batas aurat wanita juga bikin heboh karena menurutnya batas minimal yang harus ditutup dari perempuan hanya 4 yaitu kemaluan, payudara, ketiak dan pantat. Kalau Syahrur bukan otoritatif di bidang fikih maupun tafsir, mengapa dijadikan rujukan untuk diteliti?

Ibaratnya, kita menanyakan kepada tukang bangunan soal obat-obatan medis, pasti jawabannya ngawur dan tidak dapat dijadikan pegangan.

Dari keseluruhan itu dapatlah penulis disertasi ini dikategorikan sebagai manusia yang oleh imam Ghazali disebut laa yadri annahu laa yadri. Tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Memang ada penyakit di kalangan intelektual liberal yamg menurut Dr. Syamsuddin Arif terjadi pada orang-orang yang merasa tahu, tetapi tidak tahu merasa (people who think they know while in fact they don’t).

Ini jelas merusak bangunan dan tatanan kehidupan keberagamaan karena siapa saja akan bebas berbicara tanpa otoritas.

Atas kehebohan disertasi Abdul Aziz di media membuat pihak kampus pun membuat konferensi pers. Intinya ingin klarifikasi bahwa pers hanya menulis sepotong, tidak menampilkan penolakan dari beberapa penguji. Kalau dipikir-pikir, disertasi ini kan sudah lolos dalam ujian proposal penelitian di awal.

UIN Yogyakarta pastinya sudah tahu. Disertasi ini juga sudah diuji dalam ujian tertutup. Promotor dan penguji sudah tahu dan sudah menilai. Selama bimbingan paling minim ada 10 pertemuan dengan dosen pembimbing. Pasti ada diskusi dan arahan disitu.

Bisa jadi dosen pembimbing juga ikut berkontribusi dalam gagasan tersebut. Jadi menurut saya konpers tersebut hanya untuk pencitraan saja.

Penguji meluluskan disertasi tersebut karena katanya sudah memenuhi kaidah analisis. Kaidah mana yang dia penuhi, wong melakukan qiyas yang mudah saja dia keliru. Anak kecil saja bisa menilai bahwa budak dengan pacar beda. Tindakan penguji dengan bersikap seperti itu seakan-akan ingin cari aman dan bersikap netral.

Mereka bilang tidak setuju (meskipun saya nggak yakin), tapi meluluskannya. Jika tidak setuju ya tidak usah diluluskan. Sebab, di buku disertasi yang bersangkutan akan terus tertulis nama promotor, penguji, dekan dan rektor. Siap-siap saja kalau anak cucunya kelak akan menghakimi nama-nama yang tertulis disitu (kalau mereka berada di jalan yang lurus).

Ada kesalahan paham yang dilakulan oleh beberapa kampus, bahwa kampus adalah wadah tempat mahasiswa berpikir bebas tanpa ada batasan. Sehingga pihak kampus bisa beralasan itu hanya wacana saja untuk mendidik mahasiswa bersikap kritis.

Padahal ketika mahasiswa kritis terhadap agama, nabi, Al-qur’an dan prinsip-prinsip penting dalam agama, maka dia tengah kufur dan bila mati berarti mati dalam keadaan kafir. Tentu kita sebagai pihak kampus dan dosen ikut bertanggung jawab. Yang konyol adalah, mereka sok kritis terhadap Al-qur’an dan Nabi SAW, tapi tidak kritis terhadap “nabi-nabi liberal” mereka.

Mereka kritis terhadap ilmu tafsir tapi tidak kritis terhadap metode hermeneutika. Mereka sok netral dalam ilmu pengetahuan, tapi sebenarnya hanya netral terhadap agama (Islam), tapi tidak netral terhadap paham liberal dan sekuler.

Masalah seperti ini telah beberapa kali terjadi di negeri ini. Bagaimana mengantisipasi ke depan? Maka, umat harus mengerti bahwa otoritas, apalagi otoritas keagamaan itu sangat penting. Syahrur adalah ahli teknik sipil, ahli bangunan. Tidak selayaknya dijadikan rujukan dalam masalaah fikih maupun tafsir. Kalau disebut sebagai ulama, maka ia adalah ulama gadungan atau abal-abal.

Dr. Syamsuddin memberikan saran bahwa pemerintah harus melindungi warganya dari semua gangguan, baik fisik maupun psikis. Jika seorang dokter gadungan ditangkap polisi karena prakteknya dapat memnyebabkan kematian, maka ahli tafsir atau ahli fikih gadungan seperti Syahrur dan peneliti-penelitiannya juga harus ditangkap karena menyesatkan atau mengganggu aqidah umat.

Alhamduillah, kita punya wapres mantan ketua MUI. Mestinya penjagaan terhadap aqidah umat akan semakin kuat. Semoga.

Edt: Redaksi (AN)