Ribuan Petani Kepung Kota Medan Tolak Pengesahan Revisi Undang-Undang Pertanahan

Foto: (Ist)

“Tujuannya, menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pertanahan,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Ribuan petani telah mengepung Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pertanahan yang dianggap tidak pro petani.

Aksi Petani mengepung Kota Medan itu berlangsung Senin, 23 September 2019. Ketua Konsorsium Pembaruan Agraria Sumatera Utara (KPA Sumut) Marihot Gultom menyampaikan, aksi massa ribuan petani itu berasal dari Siantar Simalungun, Deliserdang, Asahan dan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

“Tujuannya, menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pertanahan,” tutur Marihot Gultom.

Aksi ini, kata dia, akan berlanjut hingga Selasa, 24 September 2019, sekaligus memperingati Hari Tani Nasional (HTN) yang jatuh pada 24 September.

“Untuk Sumatera Utara, lokasi aksinya di Kota Medan, Siantar Simalungun, Asahan, dan puncaknya ya di Jakarta,” tutur Marihot.

Juru bicara Sekretariat Bersama Konsorsium Pembaruan Agraria Sumatera Utara (KPA Sumut), Putra Saptian menyampaikan, aksi itu adalah aksi yang digelar seluruh elemen aktivis, organisasi sosial, dan masyarakat.

Putra Saptian mengatakan, kali ini Koalisi Masyarakat Tani dan Masyarakat Sipil, tergabung dalam Kesatuan Aksi Gabungan, menolak pengesahan Undang-Undang pertanahan yang rencananya akan disahkan oleh DPR pada 24 September 2019 di Senayan, Jakarta.

Dia menuturkan, banyaknya konflik agraria di Sumut telah memposisikan petani, masyarakat adat, hutan adat, wilayah kesatuan masyarakat adat sebagai objek yang yang dikesampingkan oleh hukum.

“Negara tidak hadir untuk melindungi tanah-tanah masyarakat, bahkan negara justru menjadi perpanjangan tangan korporasi yang merampas hak-hak lahan-hidup-masyarakat,” ujarnya.

Putra menerangkan, sepanjang tahun 2018 ada berbagai letusan Konflik Agraria di Sumatera utara. Hutan Rakyat Institut (HaRI) mencatat, sepanjang tahun 2014-2018 ada 106 kelompok masyarakat yang sampai saat ini masih berkonflik dengan perusahaan perkebunan, dengan luasan sengeketa mecapai 346,648 hektar.

Dari 106 tersebut, 75 kelompok masyarakat tani dan masyarakat adat masih berkonflik dengan perusahaan perkebunan, dan 31 kelompok masyarakat tani masih berkonflik dengan perusahaan tanaman industri.

Selain itu, Lahan HGU dan Eks HGU PTP II juga menjadi salah satu penyumbang letusan konflik agrarian. Konflik yang tak kunjung selesai karena melibatkan berbagai aktor antara lain adanya pengusaha real estate, mafia tanah, maupun kelompok-kelompok masyarakat.

Menurut catatan KontraS Sumut, sepanjang tahun 2013-2017 terjadi setidaknya 53 kasus konflik agraria di sekitaran lahan HGU dan Eks HGU PTPN II.

Banyaknya konflik agraria yang terjadi di Sumatera Utara seolah menjadi suatu kewajaran setiap tahunnya. Padahal ini adalah bagian dari komoditi sosial yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintahan lewat Undang-Undang Pertanahan.

“Sangat disayangkan bahwa Revisi Undang-Undang Pertanahan tidak mengatur tentang penyelesaian konflik agraria. Justru ada pasal yang berpotensi bagi masyarakat yang menolak konsesi lahannya dikuasai akan dikriminalsisasi, yaitu di pasal 94,” terang Putra.

Selain itu, pengadilan pertanahan bukan solusi. Karena, pengadilan pertanahan memiliki keterbatasan wewenang.

Dalam konflik pertanahan, lanjutnya, ada berbagai macam sektor yang harus diperhatikan. Bukan hanya soal tanah, tetapi juga mengenai diskriminasi, kekerasan yang melibatkan banyak korban dari masyarakat.

Sekretariat Bersama Reforma Agraria dan Konsorsium Pembaruan Agraria Sumut menilai, secara subtansial isi dari revisi UU Pertanahan itu akan memudahkan Indonesia menuju neolib kapitalis, yang merampas hak-hak tanah masyarakat, hak masyarakat adat, hutan adat secara sewenang-wenang.

Revisi Undang-Undang itu tidak memuat penyelesaian konflik-konflik agraria yang dialami oleh petani dan masyarakat secara umum.

Bahkan, revisi itu memunculkan kekuasaan negara yang berlebihan. Yakni dengan adanya Hak Menguasasi Negara, Tanah Negara dan Kewenangan Menteri untuk mengatur dan mengelola dan memanfaatkan lewat aturan yang dibuatnya.

“Hal ini sangat berpotensi melahirkan perselingkuhan antara negara dengan pemodal,” ujar Putra Saptian.

Bahkan, lanjutnya, ada kesan, negara memberikan impunitas terhadap korporasi yang menguasai tanah secara fisik melebihi luasan tanah haknya. Sebagaimana tertulis di pasal 25 ayat 8.

Padahal, ada sebanyak 2,7 juta hektar lahan yang sedang berkonflik karena konsesi lahan. Yang sebagian besar merupakan wilayah hidup masyarakat.

“Masih banyak hal-hal yang menjadi catatan kami dalam revisi undang-undang pertanahan yang dinilai belum layak untuk disahkan sebagai Undang-Undang,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengajukan sejumlah tuntutan. Yakni, menolak pengesahan Revisi Undang-Undang Pertanahan.

“Karena kami menilai banyak pasal yang tidak berpihak kepada rakyat. Revisi memberikan kewenangan yang berlebihan kepada negara, dan mengakomodir pemodal untuk menguasai lahan masyarakat secara semena-mena,” ujarnya.

Para petani juga mendesak agar dilaksanakan Undang-Undang Pokok Agraria 1960, tanpa tawar menawar.

“Segera berikan hak-hak kepada masyarakat adat dengan melegalkan wilayah tanah adat sebagai wilayah kekhususan,” cetusnya.

Selain itu, para petani juga menolak Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena berpotensi menjadikan pekerja sebagai objek perbudakan modern.

“Selain itu, iuran BPJS yang rencananya akan dinaikkan pada tahun mendatang juga memberatkan masyarakat. Seharusnya pemerintah fokus memperbaiki sistem BPJS yang masih berantakan,” tukasnya.

Pemerintah diminta fokus melaksanakan reforma agraria yang sejati, bukan hanya pembagian sertifikat tanah semata.

Kepada Gubernur Sumatera Utara, Sekretariat Bersama Konsorsium Pembaruan Agraria Sumatera Utara (KPA Sumut) menyampaikan, Gubernur segera menyelesaikan berbagai konflik agrarian di Sumut.

“Mengingat bahwa Gubernur Sumut pernah menyatakan akan menyelesaikan persoalan agaria dalam setahun masa tugas,” ujar Putra Saptian.

Pemerintah Provinsi Sumut juga diminta menghentikan represivitas aparat dalam penanganan konflik agraria.

“Sebab, selama ini aparat menjadi tameng pelindung bagi perusahaan untuk mengambil lahan masyarakat. Bukan hanya tameng, bahkan menjadikannya sebagai senjata untuk memukul masyarakat,” ujarnya.

Putra menegaskan, selama ini, aparat turut yandil dalam pelaku kekerasan melakukan okuspasi lahan. Mereka masih luput dari penyelesaian hukum. Bahkan terkesan adanya impunitas terhadap pelaku kekerasan tersebut.

“Hal yang demikian merupakan suatu bentuk ketidaksetaraan hukum. Yang melanggar asas equality before the law . Juga terjadinya kecacatan dalam proses penghukuman bagi pelaku. Tentu itu tidak menaati asas due proses of law,” ujar Putra lagi.

Putra menegaskan, pihaknya juga mendorong BPN untuk bersih dari perilaku koruptif. BPN juga harus bertanggung jawab penuh terhadap konflik-konflik agraria.

Korupsi di berbagai sektor, lanjutnya, terutama sektor pertanahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan KPK.

Untuk itu, Putra menyampaikan, petani juga menolak pengesahan revisi UU KPK. Sebab revisi UU KPK itu akan menggrogoti kewenangan KPK, yang berpotensi meluasnya korupsi di sektor pertanahan.

Selain itu, di RUU KUHP yang sedang digenjot oleh DPR dan Pemerintah, terdapat pasal-pasal yang merugikan rakyat kecil.

“Terkandung juga pasal-pasal karet yang berpotensi disalahgunakan oleh kekuasaan. Pertimbangan RUU KUHP untuk ditunda pengesahaannya juga merupakan suatu upaya untuk menjamin keadilan hukum,” ujarnya.

Sekretariat Bersama Konsorsium Pembaruan Agraria Sumatera Utara (KPA Sumut) juga mendesak aparat negara untuk profesional, proforsional, dan imparsial dalam menangani persoalan konflik agararia.

“Kami yang tergabung dalam aksi tersebut menolak pengesahan revisi UU pertanahan. Kami meminta DPR tidak terburu-buru. Sebaiknya, mereka mengkaji ulang pembahasan Revisi UU pertanahan dengan berbagai ahli maupun pihak-pihak terkait,” ujarnya.

Dia menegaskan, upaya mempercepat pembahasan dan pengesahan revisi UU Pertanahan, apalagi dipaksakan di akhir periodisai DPR ini, menjadi pertanyaan serius di masyarakat.

Jika dipaksakan, maka hanya akan mencederai masyarakat. Sekali lagi, revisi UU pertanahan harus dibahas kembali secara komprehensif dengan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan semangat Nasionalisme dan selaras dengan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 dan UUPA 1960 bahwa Tanah adalah untuk kepentingan rakyat.

“Bukan untuk segelintir orang, dan bukan untuk kepentingan capital,” ujarnya.

Para peserta aksi di Sumut terdiri dari Sekber RA, KPA wilayah Sumut, Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), KontraS Sumut, LBH Medan, Badan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumut (BAKUMSU), Hutan Rakyat Institut (HaRi), Persatuan Petani Siantar Simalungun (PPSS), Serikat Petani Serdang Bedagai (SPSB), Aliansi Masyarakat adat Nusantara (Aman) Tano Batak, Perempuan AMAN Sumut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesi (Walhi) Sumut, Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (Bitra Indonesia), Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Serikat Rakyat Binjai (SERBILA), HMI Komsiariat Fisip, SMI, HMI Komisariat FIS Unimed, BARSDEM, SBSI 1992, FKPR, YAPIDI, TEPLOK, SECANGGANG, YAK, Srikadi Lestari, YLBH-CNI, Barisan Pemuda Adat (BPA) Sumut, PARAP SUMUT, BPAN Sumut, Serikat Petani Simalingkar Bersatu, SaHDaR.

Edt: Redaksi (AN)