RSN Angkat Bicara Terkait Pengesahan Perppu Corona Yang Kini Menjadi UU

Foto: Ist

“UU Covid-19 hanya menjadi bemper sah dan legal agar APBN dirampok dan diselewengkan oleh para pejabat pemerintah dan kroninya para taipan China,nasi sudah menjadi bubur pak jenderal,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Terkait tentang berita pengesahan Perppu Corona menjadi UU yang sudah disetujui oleh delapan dari sembilan fraksi DPR, Rahman Sabon Nama selaku politik senior akhirnya angkat bicara, RSN mengatakan pemerintahan Jokowi telah memberikan Kado UU Corona untuk rakyat Indonesia di HUT ke-75 Kemerdekaan RI, bahwa pemerintah diijinkan/membolehkan merampok uang negara dan tidak boleh diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara untuk penggunaan APBN Covid-19.

“Untuk diketahui para senior TNI AD bahwa kini Lembaga supra struktur politik legislatif DPR/MPR dan partai politik yaitu lembaga negara yang bersifat konstitusional saat ini tidak merupakan representatif wakil rakyat lagi sebagaimana perintah UUD 1945, fungsi dan wewenang supra politiknya dalam (Sila ke IV) telah diselewengkan dijadikan lembaga legislatif rakyat akal akalan oleh pemerintahan presiden Joko Widodo,” kata Rahman Sabon Nama kepada redaksi Bintangtimur.net melalui pesan Whatsapp, Selasa (11/8).

RSN melanjutkan, Implementasi demokrasi pancasila disalah artikan oleh rezim, digunakan sebagai sarana untuk menyikat habis uang negara APBN dengan dalih wabah Covid-19 yang mengancam kesehatan rakyat, dengan bertameng perbaikan ekonomi yanh nyatanya oligarkis, rame-rame menghabiskan uang negara tanpa diaudit.

“Faktanya ekonomi makin terpuruk, pertumbuhan ekonomi dua kwartal mines artinya secara ekonomi Indonesia sudah jatuh krisis. UU Covid-19 hanya menjadi bemper sah dan legal agar APBN dirampok dan diselewengkan oleh para pejabat pemerintah dan kroninya para taipan China,nasi sudah menjadi bubur pak jenderal,” kata RSN.

Sekadar mengingatkan, bahwa Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Corona sudah sah menjadi UU sampai tahun 2022, tetapi UU ini bertentangan dengan batang tubuh UUD 1945 pasal 23 tentang Keuangan Negara.

“Artinya sampai tahun 2022, apapun tindakan yg dilakukan oleh Pemerintah tidak bisa digugat secara pidana/perdata, apapun alasannya segala kritikan bisa berujung pada tuduhan makar alias Penjara,dapat dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945,” ucap Rahman.

“Mau protes? Ke Mahkamah Internasional? Hanya satu jalan yaitu purnawirawan TNI harus bersatu bersama unsur kekuatan rakyat lainnya serta tokoh politik, kelompok penekan 212, Ormas Islam dan MUI serta kelompok-kelompok primordial lainnya bersatu untuk Gerakan Revolusi Rakyat bubarkan semua parpol dan kembali ke UUD 1945 bentuk pemerintahan New Reformasi,” tutup Rahman Sabon Nama. (NH)

Edt: Redaksi (AN)