RSN Ingatkan Pemerintah: Petani Sulit Jual Gabah Dan Beras di Musim Panen Raya

Foto: Doc. Rahman Sabon Nama

“Apabila tidak ditangani secara serius, akan berdampak pada krisis kepercayaan rakyat sehingga stabilitas politik dan keamanan negara menjadi taruhannya,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang Dan Tani Tanaman Pangan Dan Holtikultura Indonesia) Rahman Sabon Nama (RSN) mengatakan bahwa ketika melakukan kunjungan kerja di Jawa Tengah dan Jawa Timur bersama Laksma TNI pur. Ir. Suroyo didampingi Ketua DPD APT2PHI Malang Raya Letjen. TNI. purn. Umar Abdul Azis, SH, Kamis (25/6/2020), menemui para petani produsen padi di Kabupaten Blora dan Kabupaten Ngawi.

Para petani mengeluh karena bingung dan kesulitan menjual gabah serta beras hasil panen mereka karena harganya anjlok.

Mereka tidak tahu bahwa hasil panennya bisa dijual ke pemerintah melalui Sub Dolog Wilayah Blora dan Ngawi.

“Penyebab ketidak tahuannya mungkin karena kurangnya sosialisasi pemerintah terkait mekanisme pembelian gabah dan beras petani oleh Bulog. Padahal Inpres penetapan harga dasar HPP untuk gabah/beras tahun 2020 bertujuan untuk menolong petani dari anjloknya harga di musim panen,” kata Rahman kepada Redaksi Bintangtimur.net, Rabu (1/7).

Dia menyayangkan karena HPP itu tidak dinikmati oleh petani, tetapi justru dinikmati para mafia pangan.

“Untuk menjamin diterimanya harga dasar yang ditetapkan pemerintah dapat dinikmati langsung oleh petani, seharusnya Satgas Bulog dikerahkan ke sawah untuk membeli langsung dari petani, agar petani tidak dirugikan dan Bulog lebih optimal menyerap pembelian gabah/beras petani,” kata Rahman, pria kelahiran Adonara, NTT itu.

Rahman juga menyebutkan, panen tahun ini cukup bagus sehingga bukan hal yang sulit lima juta ton setara beras untuk kebutuhan cadangan stok nasional dapat dipenuhi dari hasil produksi beras dalam negeri, sehingga tidak alasan untuk melakukan impor.

“Gudang-gudang Bulog harus segera diisi dengan membeli beras dari petani lokal, sekaligus Bulog berperan untuk menstabilkan harga ditingkat produsen yang sedang merosot,” ucapnya.

Apabila momentum panen raya ini tidak dimanfaatkan untuk menyerap pembelian gabah/beras petani oleh pemerintah, maka pemerintah akan kesulitan bila krisis pangan terjadi. Kepanikan seperti menghadapi pandemi covid-19 akan terulang, jika krisis pangan melanda Indonesia.

Foto: Doc. Rahman Sabon Nama

Sebab ditengah keterbatasan keuangan negara, pemerintah akan mengalami kesulitan bila kebijakan impor pangan dilakukan, terbatasnya devisa dan kurangnya kepercayaan Letter Of Credit yang dikeluarkan Bank dalam negeri, juga faktor kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap US Dolar.

“Maka harga beras impor akan menjadi lebih mahal sehingga pemerintah akan memberi subsidi kurs apabila kebijakan impor pangan beras dilakukan. Bahkan Indonesia akan kesulitan juga mendapatkan beras dipasaran Internasional seperti Bangkok, Pakistan, India dan Vietnam karena harga beras FOB akan sangat mahal mengalami kenaikan drastis akibat kelangkaan sudah diborong dibeli oleh China, Tiongkok,” katanya.

Oleh karena itu, Rahman Sabon Nama yang juga menjabat sebagai ketua umum APT2PHI menyarankan agar Presiden Joko Widodo sebaiknya meninjau ulang dana anggaran covid-19, dialihkan saja kegunaannya untuk kebutuhan pangan mengamankan cadangan stok nasional.

“Ketersedian pangan untuk rakyat harus menjadi prioritas utama pemerintah. Dampak pandemi covid-19 menjadikan kehidupan para petani dan buruh tani di Jateng dan Jatim semakin terpuruk, diperparah dengan kesulitan petani menjual hasil panennya karena harga gabah dan beras merosot,” ujar Rahman.

Seharusnya, petani dapat menikmati hasil produksinya dengan harga yang pasti, terhindar dari penurunan harga dimusim panen. Harga dasar Gabah Kering Giling (GKG) HPP tahun 2020 sudah cukup bagus yaitu Rp. 5.300/kg. Tetapi harga HPP untuk beras kualitas medium broken 15% Rp.8.300/kg.

Menurut Rahman, ini terlalu rendah dan murah. Oleh karena itu APT2PHI meminta pemerintah agar HPP beras dinaikan ditetapkan harganya menjadi Rp. 8.700/kg, karena naiknya biaya angkutan truk cukup mahal apabila petani harus menjual kepintu gudang Sub Dolog wilayah Blora di Jaken maupun di Sub Dolog Ngawi dan Magetan.

“Fakta lapangan yang ditemukan terjadinya kesenjangan ekonomi dengan kenaikan belanja masyarakat, akibat menurunnya pendapatan petani dan upah buruh tani disektor pertanian dan non pertanian,” katanya.

Berbagai kebijakan penanganan covid-19 oleh pemerintah terkait bantuan kesehatan, bansos, ekonomi dan keuangan umumnya tidak mencapai sasaran.

Oleh karena itu Rahman mempertanyakan kucuran dana anggaran covid-19 yang mencapai 625 triliunan lebih itu kemana uangnya? Karena dampaknya tidak dirasakan langsung oleh rakyat kebanyakan.

“Presiden dan pemerintah agar hentikan mengobral pernyataan ke publik karena fakta lapangan kehidupan rakyat semakin sulit, semua omongan pemerintah dilapangan tidak terbukti. Akibat yang dituai kepercayaan mayoritas rakyat pada pemerintah semakin menurun akan berimbas pada legitimasi presiden Joko Widodo, oleh karena itu sebaiknya presiden Jokowi dan pemerintah untuk fokus mengatasi persoalan terkait covid-19, juga masalah sosial dan ekonomi karena kesenjangan kesejahteraan semakin tinggi ditemukan di wilayah Cepu, Blora, Ngawi dan Magetan akibat dari ketidak mampuan pemerintah dalam menangani berbagai persoalan bangsa termasuk masalah pandemi covid-19 ini,” paparnya.

Problem bangsa yang terjadi ditengah masyarakat saat ini meningkatnya kemiskinan, pengangguran dan terbatasnya kesempatan kerja, kesenjangan serta ketimpangan ekonomi antar wilayah.

“Apabila tidak ditangani secara serius, akan berdampak pada krisis kepercayaan rakyat sehingga stabilitas politik dan keamanan negara menjadi taruhannya,” tutur Rahman Sabon Nama mengingatkan presiden Joko Widodo selaku kepala negara dan kepala pemerintah. (GI)

Edt: Redaksi (AN)