RSN: Sebaiknya Presiden Tunda Tandatangan, UU Ciptaker Tidak Layak

Foto: Doc. Rahman Sabon Nama

“Saya menghimbau agar presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya menunda tandatangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Analis politik senior Dr. Rahman Sabon Nama (RSN) yang menjabat juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Dan Tani Tanaman Pangan Dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI) menanggapi pernyataan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono yang dilansir dari salah satu media, Senin (26/10/2020), bahwa presiden tidak lama lagi menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja untuk disahkan dalam Lembaran Negara.

“Presiden diberi waktu 30 hari untuk menandatangani naskah UU Ciptaker yang dikirim DPR tersebut. Saya menghimbau agar presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya menunda tandatangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut,” pinta Rahman kepada redaksi bintangtimur.net, Senin (26/10).

Alumnus Lemhanas RI itu mengatakan bahwa APT2PHI telah membaca dan mengkaji naskah UU Ciptaker sebanyak 812 halaman yang disampaikan DPR RI kepada presiden/pemerintah itu ternyata Naskah Ciptaker itu belum layak disebut sebagai Undang-Undang karena menurutnya tidak hanya cacat prosedural dalam proses pengesahannya, tetapi pembuatan UU ini secara struktur dan sistematika sebuah produk UU dinilainya tidak layak.

“Terlihat jelas di ambil dari kompilasi berbagai UU, tetapi penjelasannya tidak nyambung satu sama lain dan kurang memenuhi standar sebagaimana layaknya suatu produk Undang-Undang yang pantas sebagai produk hukum,” kata Rahman.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar Presiden Joko Widodo/pemerintah mempertimbangkan untuk menunda UU tersebut. Sebaiknya Undang-Undang ini dapat dikaji ulang oleh pemerintah dan DPR bersama para ahli yang terkait dengan meminta masukan dari pimpinan organisasi pekerja/buruh, MUI dan Ormas terkait lainnya.

Rahman menyarankan agar pemerintah meminta Badan Pengkajian Hukum Negara (BPHN) Lembaga Negara dibawah Kemenkumham yang banyak mempunyai tenaga ahli untuk melakukan kajian ulang dan membuat usulan dengan meminta masukan dari ahli ahli terkait di berbagai perguruan tinggi.

“Lembaga ini di era presiden Soeharto diandalkan pemerintah dalam melahirkan berbagai produk UU yg berkualitas untuk kemasalahatan rakyat dan bangsa,” tuturnya.

“Kami menemukan banyak materi yang Ridanden tidak nyambung satu sama lain sehingga berpotensi dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab,hal ini menjadi kelemahan pemerintah. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah tidak represif dalam memperlakukan hak hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya terkait UU Ciptaker,” lanjutnya.

APT2PHI sangat berkepentingan terkait nasib petani, peternak, nelayan dan pedagang pangan karena perubahan pasal dalam UU Pangan No. 18 / 2012, dan UU No. 41/2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan serta UU No.19/2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani telah direvisi dalam UU Ciptaker. UU ini membuat situasi semakin menyulitkan kehidupan petani, peternak karena instrumen perlindungannya dihapus.

Rahman mengingatkan pada pemerintah apabila UU Ciptaker ini ditandatangani presiden maka pemerintahan Jokowi telah membuat Indonesia semakin jauh dari cita-cita kedalautan pangan. Sehingga akan berdampak pada daya tahan Indonesia terhadap krisis pangan global akan melemah karena produksi pertanian dalam negeri semakin tertekan, tidak jadi prioritas dihapus melalui UU Ciptaker,” jelas Rahman Sabon Nama. (APL)

Edt: Redaksi (AN)