RSN: Tindakan Premanisme Gubernur NTT Atas Masyarakat Besipae Mencoreng Presiden

Foto: Ist

“Oleh karena itu saya curiga, jangan-jangan ada misi koloni China yang di fasilitasi Pemda NTT untuk menguasai tanah rakyat, ini masalah serius,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Tokoh nasional asal NTT Dr. Rahman Sabon Nama, ikut bersuara atas perlakuan brutal Pemprov NTT dalam kejadian di wilayah hukum NTT terkait pengambilan paksa tanah adat masyarakat Besipae Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Perlakuan biadab yang dilakukan sehari setelah pakaian adat masyarakat Besipae digunakan presiden Joko Widodo pada acara pengibaran bendera perayaan HUT 75 Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2020 di Istana Negara itu sangat melukai rakyat Indonesia.

Pria asal pulau Adonara NTT itu mempertanyakan kenapa pakaian adatnya digunakan tetapi justru pemerintah mengabaikan hak masyarakat adat, setelah pakaian adatnya digunakan presiden Joko Widodo dalam acara sakral HUT Kemerdekaan, tanah ulayat masyarakat Besipae digusur dan diusir dari tanah miliknya secara paksa oleh Pemprov NTT, ironis memang. Sama halnya seperti menampar Presiden.

Dari informasi yang diketahuinya, Jumat (21/8-2020) bahwa lahan yang diambil paksa adalah tanah ulayat milik masyarakat Besipae seluas 3000 Ha dan akan digunakan Pemprov NTT untuk bisnis budidaya tanaman kelor.

Tanpa memperdulikan rasa keadilan ditengah tangisan histeris ketakutan ibu-ibu dan anak-anak dibawah letusan senjata api, sangat disayangkan bahwa kejadian ini dilakukan oleh Gubenur NTT Viktor Laskodat dari partai Nasdem ini jelas mencoreng nama baik pemerintah.

Menurut Rahman yang juga adalah ketua umum Asosiasi Pedagang Dan Tani Tanaman Pangan Dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI) bahwa penggusuran paksa mengamputasi hak milik rakyat seharusnya tidak perlu terjadi, bila cukup dilakukan dengan instruksi Gubernur mewajibkan rakyat NTT untuk menanam tanaman kelor.

“Oleh karena itu saya curiga, jangan-jangan ada misi koloni China yang di fasilitasi Pemda NTT untuk menguasai tanah rakyat, ini masalah serius,” kata Rahman.

Oleh karena itu, Rahman meminta agar DPR dan pemerintah pusat segera turun tangan karena diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk melindungi kepentingan oligarkis para taipan.

“Tindakan ini dapat memancing kemarahan rakyat atas perlakuan tidak adil yang dipraktekkan pemerintah sehingga bisa memicu gejolak sosial, oleh karena itu saya minta agar pemerintah pusat segera turun tangan. Panglima TNI dan Kapolri untuk segera mencopot Kapolda dan Danrem NTT, periksa Gubernur NTT Viktor Laiskodat,” ujarnya.

“Komnas HAM, KPK dan Kejagung harus aktif untuk turun kelapangan menyelidiki siapa dibalik penggusuran paksa mengusir rakyat pergi dari lahan miliknya sendiri lantaran bisnis tanaman kelor tersebut, karena praktek semacam ini telah mengkhianati UUD 1945 pasal 26-28 tentang hak warga negara,” pungkas Rahman Sabon Nama. (APL)

Edt: Redaksi (AN)