Sambut ‘Masiroh Kubro’, Aliansi Selamatkan Merah Putih Minta MUI Segera Tunjuk Panglima Aksi

Foto: Ist

“Bersama-sama Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI), Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan berbagai elemen rakyat Indonesia lainnya, mendukung dan siap mengawal Maklumat MUI yang menolak RUU HIP dan RUU lainnya yang berbau komunis,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang berubah menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), ternyata, tidak mampu ‘menjinakkan’ rakyat untuk menolaknya.

“Bersama-sama Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI), Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan berbagai elemen rakyat Indonesia lainnya, mendukung dan siap mengawal Maklumat MUI yang menolak RUU HIP dan RUU lainnya yang berbau komunis,” demikian disampaikan Edy Mulyadi Rijal, Ketua Umum Front Anti Komunis (FAKI) dalam rilisnya, Kamis (13/8/2020).

Disampaikan Edy Mulyadi, bahwa, umat Islam siap berbaris kuat di belakang MUI (Majelis Ulama Indonesia). Karena MUI dengan tegas menolak RUU HIP maupun RUU BPIP.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta KH Munahar Muchtar misalnya, sudah menegaskan bahwa maklumat MUI pusat dan MUI Provinsi se-Indonesia adalah meminta Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) itu dibatalkan, bukan ditunda.

“Kita sudah minta DPR agar RUU HIP ini dibatalkan, bukan dtunda. Dan kalau tetap dijalankan, maka MUI akan melaksanakan al masiroh kubro (demo besar-besaran red.). Sekitar 80% umat Islam akan turun ke jalan,” demikian Kiai Muhahar saat orasi di acara Apel Siaga Ganyang Komunis di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Ahad (5/7/2020).

Diakui, masiroh kubro adalah langkah terakhir jika upaya persuasif tidak dihiraukan. “Karena itu jangan sampai masiroh kubro terjadi, jika terjadi akan lebih besar dari 212,” ungkapnya.

Sejumlah elemen masyarakat sudah membuat “Maklumat Merah Putih”. Ini untuk menyikapi perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini.

Pertama, pemerintah dianggap terbukti gagal dalam mengemban amanat konstitusi. Ekonomi hancur lebur. Beban hidup rakyat kian berat, terjepit oleh naiknya berbagai harga yang tak terkendali.

Kedua, penegakan hukum amburadul dan tebang pilih. Penistaan agama dan tokoh agama marak terjadi. Kebangkitan PKI dan komunisme dibiarkan, bahkan difasilitasi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan 34 MUI Provinsi sudah membuat maklumat terkait kondisi ini. Bahkan dalam seruan berikutnya MUI mengeluarkan peringatan keras dan tegas terhadap penguasa, akan mengerahkan masirah kubro (aksi massa besar-besaran) sekaligus menunjuk panglimanya.

Menurut Edy Mulyadi, Aliansi Selamatkan Merah Putih (ASMaPi) sudah merapatkan berisan. Ini menyusul sikap penguasa yang terus melakukan pembiaran, bahkan memfasilitasi bangkitnya PKI/komunisme. Tidak dicabutnya RUU HIP dari Prolegnas adalah bukti terjadinya pembiaran tersebut. Pemerintah justru mengajukan RUU BPIP yang sama sekali tidak dibutuhkan rakyat.

Karena itu, Ormas dan Komunitas yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Merah Putih (ASMaPi) menyatakan sikap: Pertama, Bersama-sama Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI), Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan berbagai elemen rakyat Indonesia lainnya, mendukung dan siap mengawal Maklumat MUI yang menolak RUU HIP dan RUU lainnya yang berbau komunis.

Kedua, Meminta dengan segala hormat, agar MUI segera menyerukan pelaksanaan masiroh kubro sekaligus menunjuk panglima untuk memimpin. Ketiga, Mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk bangkit bersama-sama melakukan perlawanan terhadap kezaliman dan ketidakadilan, demi masa depan Indonesia yang lebih baik. (AF)

Edt: Redaksi (AN)