Sejumlah Masalah Yang Gawat Dalam RUU Omnibus Law (XII)

Foto: Doc. Jacob Ereste

“Keputusan Baleg akan menutup transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan RUU Cipta Kerja”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) mendesak Baleg (Badan Legislasi) DPR Batalkan Panja RUU Omnibus Law Ciptaker. (CNN Indonesia, 20 April 2020) dan mendesak Baleg DPR untuk segera membatalkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker), karena langkah Baleg DPR yang telah membentuk dan menyerahkan pembahasan RUU Cipta Kerja ke Panja menyalahi prosedur formal legislasi.

Fajri Nursyamsi Direktur Jaringan dan Advokasi PSHK, mengatakan pelanggaran prosedur formal legislasi itu terkait dengan prosedur pembentukan UU dalam Tata Tertib DPR dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Maka itu, menurut dia harus ditolak sebab bisa menutup transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan RUU Cipta Kerja.

Keputusan Baleg akan menutup transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan RUU Cipta Kerja. Sebab menurut pasal 151 ayat (1) dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, yang disahkan 2 April 2020 menyebutkan, pembahasan RUU dalam Panja bisa dilakukan setelah Rapat Kerja (Raker) antara komisi, gabungan komisi, Baleg, Panitia Khusus, atau Badan Anggaran bersama dengan menteri yang mewakili Presiden.

Juga dalam pasal 154 ayat (1) Tata Tertib DPR itu telah mengatur tentang Raker untuk membahas seluruh materi RUU sesuai dengan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari setiap Fraksi di DPR atau DPD apabila RUU terkait dengan kewenangannya. .

Lalu dalam pasal 156 ayat (1) Tata Tertib DPR lebih menegaskan lagi bahwa Raker yang menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mendapatkan masukan terhadap RUU yang sedang dibahas. Namun, pada Selasa (14/4), Raker telah membentuk Panja. Padahal agenda itu mestinya lebih dulu menyusun dan menyerahkan DIM RUU Cipta Kerja.

Massa buruh yang melakukan aksi penolakan Omnibus Law Ciptaker di depan kompleks parlemen, Jakarta, 20 Januari 2020, membuktikan jika pembahasan RUU tidak bisa diterima dan harus dibatalkan.

Edt: Redaksi (AN)