Sejumlah Masalah Yang Gawat Dalam RUU Omnibus Law (XIX)

Foto: Doc. Jacob Ereste

“RUU Omnibus Law menjadi sorotan karena dinilai merugikan sejumlah pihak”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Konsep Omnibus Law dinilai kurang tepat dipakai dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Sebab Omnibus Law hanya menghilangkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) tertentu.

Menurut Charles Simabura peneluti dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, model kodifikasi atau penyatuan UU yang sebenarnya lebih ideal, kata dia saat bicara dalam diskusi di Kantor Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta. (Senin 24/2/2020).

Perencanaan dan pembahasan RUU Ciptaker terkesan terburu-buru. RUU Ciptaker pun keluar dari agenda penataan regulasi presiden yang sungsang. Sehingga RUU Ciptaker patut diduga sebagai penumpang gelap karena cuma bicara tentang kemudahan investasi dan tidak dalam rangka menyelesaikan problem penataan regulasi secara keseluruhan.

Charles Simabura menandaskan bahwa peranan presiden untuk membentuk peraturan Perundang-Undangan di bawah UU  semestinya diperkuat. Selain itu dibutuhkan integrasi lembaga yang berwenang dalam pembentukan sebuah regulasi. Charles pun mengusulkan revisi atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan memuat Omnibus Law.

Pada kesempatan yang sama, Andi Safrani pengamat hukum dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berkata RUU Ciptaker menuai sorotan tajam dari publik akibat kompleks dan luasnya ruang lingkupnya. Konsep Omnibus Law RUU Ciptaker, berbeda dengan tiga RUU lainnya.

Ketiga RUU itu yakni tentang pemindahan ibu kota, perpajakan, dan kefarmasian. RUU Ciptaker menabrak cara pikir dalam aspek hukum.

Meski begitu toh pembelaan resmi dari Kemeninfo menyebut ada 8 disinformasi RUU Omnibus Law di medsos katanya. (CNN Indonesia, Minggu (01/03/ 2020).

RUU Omnibus Law menjadi sorotan karena dinilai merugikan sejumlah pihak. Mereka khawatir penerbitan aturan tersebut akan berdampak pada penghasilan kata Kemeninfo (Kemenkominfo) menilai banyak disinformasi atau penyampaian informasi yang salah soal RUU itu.

Johnny G. Plate saat konferensi pers di kantor Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (26/2/2020),  mengatakan Omnibus Law mendapat kritik dari sejumlah elemen, terutama kelompok buruh, karena khawatir Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) bakal jadi alat pemerintah mendapatkan investasi asing melalui cara-cara kolonial.

Dia juga paham serikat buruh juga menolak rencana Jokowi hendak mengubah rumus perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam RUU tersebut. Karena perubahan cara menentukan upah seperti itu akan rawan memunculkan ketimpangan kesejahteraan yang semestinya diperoleh oleh buruh. Akibat terusannya dapat mempersulit upaya pembinaan pengorganisasian oleh serikat buruh.

Menkpmonfo pun mengaku RUU Omnibus Law ini sangat berbahaya dengan sifatnya yang multisektor mengatur soal perizinan, kehutanan, lingkungan hingga perburuhan. Terlebih dengan jangka waktu penyusunan yang terkesan dikebut, seperti mengejar setoran.

Rilis resmi Kemenkominfo menyebut ada 8 (delapan) pokok disinformasi di media sosial terkait RUU Omnibus Law.

1). Cluster tiga ketenagakerjaan: upah minimum tidak turun atau ditangguhkan. Faktanya: upah minimum tidak turun. Karena UU Cipta Kerja juga terkait dengan masalah upah.

Berikutnya (2) yang dianggap disinformasi oleh Kemeninfo ialah soal pesangon bagi buruh yang di-PHK itu akan dihapuskan. Faktanya tidak, sebab pesangon bagi buruh yang di-PHK itu cuma disesuaikan dengan cara perhitungan yang sesuai dengan masa kerja.

Berikutnya (3) yang dianggap Kemeninfo ini disinformasi ialah klaim dari berbagai pihak bahwa Omnibus Law Cipta Kerja hanya akan mempermudah masuknya tenaga kerja asing. Tapi faktanya kata Kemeninfo ada kebutuhan tenaga kerja asing yang belum tersedia dan dibutuhkan kehadirannya untuk memastikan investasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Lalu (4) ada juga disinformasi tentang cuti hamil, cuti tahunan, cuti besar yang mau dihapus. Namun menurut Kemeninfo tidak. Sebab faktanya tetap ada serta masih akan diatur dengan untuk lebih memastikan kelancaran investasi agar lapangan pekerjaan itu tidak terhambat.

Klaim Kemeninfo berikutnya (5) ada disinformasi tentang isu pada lingkungan, seperti bangunan gedung, penghapusan izin, lingkungan hidup dan amdal dan sebagainya. Sedangkan pihak Kemeninfo justru melihat faktanya tidak mungkin, sebab kita (Indonesia) telah dianggap menjadi paru-paru dunia.

Jadi bisa dipastikan akan tetap menjadi perhatian. Proses amdal hanya akan dipercepat dan dipermudah. IMB juga begitu (dipermudah), tidak perlu duplikasi rumah dari yang ada  disebelahnya  harus ber-IMB.

Lalu disinformasi lainnya (6) adalah jaminan terhadap produk halal. Bagi Kemeninfo fakta yang ada tidak begitu. Sebab ada jaminan tidak akan hilang, tapi hanya dipercepat dan tetap harus ada campur tangan MUI. Namun ada juga peran dari lembaga lain yang membantu mempercepat proses sertifikasi halal itu nanti.

Pendek cerita, hampir semua muatan isi RUU Omnibus Law ini menurut “juru penerang” pemerintah, hanya disinformasi saja. Seperti klaim disinfornasi yang keenam misalnya sentralisasi dari kewenangan yang dikatakan hanya ada di tangan presiden, itu pun tidak benar.

Karena faktanya Indonesia memang menganut sistem presidensial, kekuasaan eksekutif ada di presiden dan terdistribusi ke Pemprov/Pemkab/Pemkot sesuai Undang-Undang. Jadi disinformasi sentralusasi jewenangan itu (7) memang hanya ada di tangan presiden.

Demikian pula klaim Kemeninfo disinformasi (8) yanh mengatakan pemerintah pusat bisa mengubah peraturan perundang undangan dengan Peraturan Presiden, jelas faktanya tidak seperti itu. Sebab  sistem dalam ketatanegaraan Indonesia memang tidak mungkin PP mengatur UU. Karena PP hanya menerjemahkan saja untuk lebih memerhelas teknisnya saja.

Masalahnya, toh semua yang diklaim oleh Kemeninfo itu disinformasi ada dan tercantum dengan jelas dalam RUU Omnibus Law yang terkesan lahir sungsang itu. Meski kemudian ada ralat dan permakluman dari banyak pihak –termasuk Menkopulhukam– ikhwal salah ketik. Sehingga Monkopulhukam pun dapat diduga ikut dalam ketik-mengetik draft RUU sungsang itu.

Edt: Redaksi (AN)