Setara Institut Kritisi Potensi Pelembagaan Kriminalisasi Warga Negara di Substansi R-KUHP

Foto: Google

“Karena beberapa pasal di dalamnya justru mengundang kontroversi. Setidaknya, terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi atensi penting dalam substansi RKUHP tersebut,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – SETARA Institut mengkritisi potensi pelembagaan praktik kriminalisasi warga negara di dalam substansi Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) melalui draft yang tengah disosialisasi sejak 2019 sampai Juni 2021.

Dr Ismail Hasani SH, MH, Direktur Eksekutif SETARA Institute dan Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021, mengatakan, hal tersebut di atas, menunjukkan era reformasi hukum pidana tersebut justru menuai berbagai polemik dari berbagai kalangan masyarakat.

“Karena beberapa pasal di dalamnya justru mengundang kontroversi. Setidaknya, terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi atensi penting dalam substansi RKUHP tersebut,” kata Ismail Hasani.

Pertama, penghidupan kembali pasal penghinaan terhadap presiden-wakil presiden dan lembaga negara. Dalam sejarah ketatanegaraan, MK telah mencabut pasal tentang penghinaan terhadap presiden-wakil presiden yang sebelumnya terdapat di dalam  Pasal 134, Pasal 136 bias, dan Pasal 137 KUHP.

Melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa pasal a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Demikian pula dengan pasal penghinaan terhadap Pemerintah, MK melalui putusannya No. Nomor 6/PUU-V/2007 memutus bahwa Pasal 154 dan Pasal 155 yang mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah telah bertentangan dengan UUD 1945.

Oleh karenanya, penghidupan kembali pasal penghinaan baik terhadap presiden-wakil presiden maupun pemerintah adalah suatu bentuk pembangkangan terhadap amanah putusan MK, yang berarti pembangkangan pula terhadap konstitusi.

Terlebih, penghidupan kembali pasal-pasal tersebut semakin melegitimasi adanya pembungkaman terhadap freedom of expression setiap warga negara. Bukan tidak mungkin, delik penghinaan terhadap penguasa hanya akan menghambat berbagai kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah.

Padahal, dalam negara yang demokratis, partisipasi publik menjadi kunci utama penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan, dan protes maupun kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari partisipasi publik.

Kedua, ketentuan pidana bagi gelandangan. Pidana denda bagi setiap orang yang bergelandangan di jalan atau tempat umum seolah telah menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal memahami esensi perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) yang termaktub dalam konstitusi.

Gelandangan sebagai individu yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah bahwa masih jauhnya tingkat kesejahteraan warga negaranya.

Alih-alih hadir untuk memelihara gelandangan, pemerintah justru menjatuhkan pidana denda.

“Lagi-lagi, Pemerintah abai terhadap amanah konstitusi bahwa negara harus hadir untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana terejawantahkan dalam Pasal 34 (1) UUD 1945,” kata Ismail Hasani.

Ketiga, beberapa pasal dalam draft R-KUHP merupakan bentuk intervensi yang terlalu eksesif terhadap ranah privat setiap individu, misalnya terkait pasal perzinaan dan kumpul kebo.

Betapapun zina dan kumpul kebo merupakan tindakan yang amoral, namun tidak semua perbuatan yang dianggap tercela dalam konteks agama secara otomatis dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Selama perbuatan tersebut dilakukan secara konsensual dan tidak ada unsur paksaan atau kekerasan, maka tidak seharusnya pemerintah masuk terlalu dalam hingga menjatuhi sanksi pidana.

Terlebih, hukum pidana seharusnya diterapkan sebagai ultimum remidium (upaya terakhir) dalam membenahi persoalan sosial manakala institusi sosial tidak lagi berfungsi.

Perbuatan tercela yang seharusnya pemerintah hadir untuk melakukan intervensi adalah ketika perbuatan tersebut telah dilakukan dengan unsur paksaan dan menyebabkan kekerasan dalam hubungan seksual sehingga menimbulkan korban, misalnya terkait perkosaan, sehingga negara harus hadir untuk menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya.

Atas berbagai hal tersebut, ujar Ismail Hasani, mengatakan, SETARA Institute menyatakan. Pertama, menentang keras terhadap pasal-pasal R-KHUP yang justru mencederai hak-hak konstitusional warga negara.

Kedua, mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah meninjau ulang dan membatalkan pasal-pasal dalam R-KUHP yang berdampak pada kriminalisasi warga negara.

Ketiga, mendorong DPR bersama Pemerintah untuk kembali mematuhi amanah putusan MK dengan cara membatalkan pasal penghinaan terhadap presiden dan pemerintah dalam substansi RKUHP. (AF)

Edt: Redaksi (AN)