Siapkan Konsolidasi Rakyat Untuk Aksi Massa Besar-besaran di MPR Soal GBHN

Foto: (Ist)

“Kita harus kembalikan kedaulatan rakyat sepenuhnya dan seutuhnya. Sehingga rakyat benar-benar menjadi pemilik Negara”

Oleh: Yudi Syamhudi Suyuti (Koordinator Eksekutif JAKI/Anggota Proklamator 20)

Jakarta (Bintangtimur.net) – Pernyataan sepakat 10 Partai Politik soal kembali diberlakukannya GBHN dan peningkatan status kembali MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara harus melibatkan rakyat banyak dalam proses politiknya.

Hal ini dikarenakan tidak mungkin kerja kesepakatan politik parlemen tersebut hanya dijalankan oleh DPR dan DPD melalui amandemen terbatas.

Karena untuk mewujudkan sistem politik rakyat tersebut, harus melalui mekanisme dikembalikannya UUD 45 teks asli hasil revolusi kemerdekaan.

Dan tentunya, rakyat harus terlibat dengan masuk ke dalam MPR melalui utusan-utusannya. Mulai dari utusan wilayah, utusan agama-agama, utusan petani, utusan buruh, utusan profesional, utusan desa, utusan nelayan, utusan hankam (TNI-Polri), utusan ASN, utusan LSM, utusan masyarakat adat, utusan etnis Tionghoa, uytsan etnis Arab, utusan guru, utusan tukang ojek, itusan Pers, utusan pengusaha, utusan Ormas, utusan perempuan, utusan pengangguran dan seluruh komponen rakyat yang nantinya merepresentasikan kepentingan dan kebutuhannya.

Untuk mewujudkan ini rakyat harus mulai mengkonsolidasikan seluruh kekuatannya termasuk ASN, TNI, Polri agar paling tidak ada beberapa kursi untuk terlibat dalam keputusan Lembaga Tertinggi Negara.

Dan kekuatan rakyat ini harus sudah dimulai dari saat ini, untuk bersama-sama melakukan aksi massa sebesar-besarnya di depan gedung MPR agar terlibat dalam proses peningkatan status MPR menjadi Lembaga Tertinggi Negara dan diberlakukannya kembali GBHN.

Jika proses politik tersebut hanya melibatkan DPR dan DPD, maka akan berpotensi Negara dikuasai oleh segelintir orang yaitu konglomerat dan pemodal besar. Sehingga Negara akan lebih mudah diambil alih konglomerat tersebut.

Kita harus kembalikan kedaulatan rakyat sepenuhnya dan seutuhnya. Sehingga rakyat benar-benar menjadi pemilik Negara.

Mari kita siapkan kekuatan rakyat dari sekarang untuk merebut kembali hak kedaulatan kita.

Edt: Redaksi (AN)