Sikap Yang Bijak Jika Menghadapi Pandemi Varian Apapun Bersama Masyarakat

Foto: Doc. Jacob Ereste

“Pilihan cara dengan melakukan  sosialisasi perubahan perilaku masyarakat untuk menekan penularan Covid-19 sudah tepat”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Langkah bijak itu mengembalikan cara sosialisasi perubahan pada perilaku serta kesadaran dan peran serta sekuruh warga masyarakat.

Sebab untuk menghadapi pandemi jenis varian apapun lebih elegan dan bijak dilakukan bersama-sama, tanpa harus mekakukan pembatasan kegiatan yang sudah terbukti tidak efektif dan justru semakin memperparah kondisi buruk yang semakin meluas hingga kondisi ekonomi semakin parah.

Pada masa awal cara pemerintah Indonesia untuk menghadapi pandemi Covid-19 sudah bagus dan benar. Kalau pun dalam prakteknya dan pelaksanaan di lapangan belum maksimal, toh masih dapat diperbaiki bersama petugas yang diterjunkan untuk mengemban tugas berat itu.

Pilihan cara dengan melakukan  sosialisasi perubahan perilaku masyarakat untuk menekan penularan Covid-19 sudah tepat. Karena dengan cara itu kesadaran dan pemahaman masyarakat dapat peluang untuk dikembangkan, sehingga beban pemerintah pun relatif dapat diringankan. Setidaknya, pihak pemerintah tidak sampai tergiring pada posisi yang harus berhadap-hadapan dengan masyarakat.

Bahkan pilihan kebijakan yang jitu ini bisa sekaligus menciptakan suasana yang akrab —bila tak bisa dikatakan lebih mesra— hubungannya pemerintah dengan warga masyarakat. Sebab selama ini sejujurnya perlu dikatakan, ada semacam jarak pembatas antara pemerintah dengan rakyat atau masyarakat pada umumnya. Sehingga jadi terkesan, seakan-akan pemerintah tidak lagi mengemban amanah rakyat. Dan u tuk banyak hal pemerintah sering terkesan mau main sendiri.

Pernyataan juru bicara Satgas (Satuan Tugas) Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito setahu silam pada 1 Januari 2020 itu jelas mengatakan dalam penangan pandemi Covid-19 selama tahun 2020, tantangan beratnya adalah aspek perubahan perilaku masyarakat yang ideal menjadi garda terdepan sebagai relawan yang dilibatkan.

Secara sadar pula pemerintah bisa mempinyai arti lebih banyak bagi rakyat dalam mbangun mental dan moral yang sempat disesumbarkan melalui program nawacita. Minimal dari cara yang jenial itu pemerintah pun tidak perlu terus menerus  dianggap asyik berjalan sendiri. Karena memang, pemerintah hanya sekedar bertugas yang wajib menjalanjan amanah rakyat dan penerima mandat dari rakyat.

Dalam upaya menghadapi pandemi jahat ini, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Inpres No. 6 Tahun 2020 Tentang Penjngkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Inpres ini menyebut pemerintah daerah harus menjalankan prinsip desentralisasi untuk menjalankan tugas menyelengarakan operasi yustisi dan operasionalnya dapat disesuaikan menurut karakteristik daerah masing-masing. Sementara pemerintah pusat  tetap memonitor pelaksanaan pengawasan kepatuhan protokol kesehatan, khususnya di titik-titik rawan keramaian.

Yang menarik dalam mengawasi kepatuhan itu, pemerintah telah menggunakan sistem monitoring BLC. Dalam Inpres, pemerintah daerah dengan menjalankan prinsip desentralisasi mampu menjalankan tugasnya menyelenggarakan operasi yustisi dan operasionalnya dapat disesuaikan menurut karakteristik daerah masing-masing.

Praktek dari pelaksanaan pengawasan, katanya memang  dilakukan oleh para partisipan mulai anggota TNI/Polri/Satpol-PP, relawan dan petugas Satuan Tugas Covid-19 daerah. Namun peran warga masyarakat nyaris tak tampak atau bahkan tenggelam habis dimonopoli oleh petugas yang garang, tidak dengan pendekatan yang persuasif dan hamanis, hingga kerentanan terjadi komplik lumayan tinggi dan ricuh hampir disemua tempat dan daerah.

Itulah sebabnya dalam peringatan  terdahulu sudah diungkapkan jangan sampai usaha untuk mengatasi masalah jadi menimbulkan masalah baru. (Baca: PPKM Menjadi Kontra Produtif Karena Abai Pada Peran Serta Masyarakat, Jacob  Ereste).

Dari catatan terdahulu itu pengawasannya tersebar pada 512 kabupaten/kota. Dari catatan itu dapat dijadikan acuan misalnya dari sejumlah tempat  hanya ada 20,6 persen yang patuh memakai masker dan 16,9 persen yang patuh menjaga jarak dan mau menjauhi kerumunan. Maka kecilnya angka kepatuhan warga masyarakat ini tak boleh membuat pemerintah menyerah —apalagi kalah— hingga harus mengalihkan pada cara lain seperti memberlakukan PPKM.

Sejujurnya PPKM tidak mempunyai nilai edukasi bagi masyarakat. Jadi semangat untuk melarang telah menumbangkan upaya membangun kesadaran, pemberdayaan dan peran serta masyarakat yang sangar besar potensinya untuk dikembangkan bersama etika, moral dan mental sebagai “pejuang” di masa pagebluk yang terjadi pada hari ini, dan entah kapan bisa kita akhiri.

Pengakuan Prof. Wiku Adisasmito pun gamblang mengubgkapkan level kepatuhan masyarakat yang rendah dalam memakai masker dan menjaga jarak menjadi kontributor dalam peningkatan penularan Covid-19. Lalu adakah korelasinya dengan upaya PPKM yang kita diterapkan sekarang ini dengan meminta semua orang diam dirumah sambil memunggu sembako yang tak kunjung datang itu?

Jadi kebijakan PPKM perlu direvisi, agar kegiatan warga masyarakat tetap berjalan, namun yang diperketat adalah protokol kesehatan dan disiplin dalam upaya menjaga jarak. Termasuk di tempat-tempat penjagaan dan pemeriksaan seperti di jalan raya yang dilakukan oleh petugas. Namun yang tidak kalah penting tampilan para petugas di lapangan juga perlu mendapat perhatian. Bukan saja tidak boleh over acting, tapi menjaga jarak pun bagi petugas itu perlu.

Hasil analisis Prof. Wiku Adidasmito bahwa tingkat kepatuhan warga masyarakat nyata berdampak pada kenaikan kasus Covid-19 seperti pada waktu terakhir ini di Indonesia. Karenannya harapan dari kajian data ini dapat dijadikan referensi untuk merefleksi tren peningkatan dari kepatuhan terhadap protokol kesehatan sekarang. Sebab tingkat disiplin dan kepatuhan dalam memakai masker serta upaya menjaga jarak agar dapat menghindar dari potensi penularan pandemi Covid-19 yang telah banyak menelan korban.

Edt: Redaksi (AN)