Stabilisasi Keamanan Nasional Dalam Penanganan Darurat Pemerintahan (Siaga Zero)

Foto (Doc. Asmawan Patrick): “Presiden atau sebagai Capres sudah demesioner tugas Negara karena sudah mengarah diktator politik”

Oleh: Asmawan Patrick

(Draft dan Teori Ilmu Politik)

Jakarta (Bintangtimur.net) – Salah satu Capres secara tersirat sudah diskualifikasi .

Presiden atau sebagai Capres sudah demesioner tugas Negara karena sudah mengarah diktator politik.

Jika Negara vacum kepemimpinan nasional oleh sebab tidak adanya kepercayaan rakyat terhadap keamanan rakyat. Dalam hal ini TNI dan Polri dikarenakan pimpinan-pimpinan institusi tersebut diduga terlibat dalam kejahatan politik dan tidak ada lagi tempat bagi rakyat untuk memproses aduan yang berarti fungsi sistem Polri dan TNI eror, maka dilakukan langkah tindakan darurat keamanan.

Rakyat Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)

BKR lah yang mengambil alih fungsi keamanan negara dalam keadaan darurat, penanggung jawab keamanan negara dipegang oleh ketua BKR.

Tahap I

Langkah yang diambil:

1). Memberhentikan jendral-jendral atau Pejabat TNI atau Polri yang terlibat kejahatan politik.

2). Memebentuk parlemen sementara DPRS/MPRS.

3). Membekukan parlemen tingkat I dan II.

4). Menunjuk Presiden dan Wapres sementara.

5). Menunjuk Ketua MPRS.

6). Membentuk Panitia normalisasi Negara.

Tahap II

Menjalankan fungsi Pancasila ke empat (Musyawarah MPRS) kembali UUD 1945.

1). Menetapkan dan mengangkat. Presiden dan Wakil Presiden.

2). Menyusun GBHN.

3). Mengangkat Presiden dan Wapres.
4). Memberikan mandat Presiden dan Wapres menyusun Kabinet dan melaksanakan Pemerintahan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya demi Indonesia menang, jaya, adil dan makmur.

Edt: Redaksi (AN)