Sungguhkah Moeldoko Mau Merebut Kursi AHY

Foto: Doc. Jacob Ereste

“Selaku Ketua Umum PD, Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan orang yang hendak melakukan pengambilalihan PD.”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Gonjang-ganjing politik di Indonesia tak perlu membuat perhatian dan kenyamanan warga masyarakat yang masih dirundung susah akibat pandemi Covid-19 dan ragam bencana alam di berbagai tempat dan daerah. Sehingga kondisi ekonomi nasional kita jadi morat-marit tidak karuan.

Belum lagi kasus korupsi yang merambah semua lini dan instansi. Mulai dari dana haji, duit buruh di Jamsistek, sampai Asuransi Jiwasraya, Bumiputra dan Asabri. Sehingga untuk dipahami saja gejala korupsi ini sudah sangat memusingkan.

Agus Hatimurti Yodhoyono (AHY) pewaris Pantai Demokrat (PD) dari Susilo Bambang Yudhoyono itu, membagi pula kegundahan politiknya yang merasa hendak digulingkan dari tahta PD. Kehebatan PD sudah terbukti penghantar SBY bisa jadi Presiden Indonesia dua priode. Topik “kudeta” yang telah membuat gaduh sebagai curhatan AHY itu –sebagai Ketua Umum PD– pun sudah diketahui mau dilakukan oleh enam orang aktor eks kader PD yang pernah terlibat kasus korupsi dan dari kalangan pejabat Pemerintah Joko Widodo, yaitu Jendral Moeldoko yang hingga kini menjabat Kepala Staf Presiden (KSP).

Selaku Ketua Umum PD, Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan orang yang hendak melakukan pengambilalihan PD. Katanya sejak sepuluh hari lalu telah menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader PD baik pusat daerah serta cabang PD adanya gerakan dan manuver politik kader dan mantan kader Demokrat serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yang dilakukan secara sistematis.

Ungkapan terbuka itu dikatakan AHY saat konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2/2021). Para pelakunya terdiri dari internal kader aktif hingga mantan kader yang sudah dipecat. Ada pula kader yang sudah keluar dari PD tapi membuat gerakan yang hendak mengambilalihan PD.

Lima orang terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu.

Penggeraknya dari pihak luar PD, seorang pejabat tinggi dari dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kata AHY, pejabat tinggi di dalam pemerintahan Joko Widodo itu sedang dimintakan konfirmasi dan klarifikasinya pada Presiden Joko Widodo.

Jika pun benar PD hendak dikudeta oleh sejumlah orang, toh dalam politik itu sah-sah saja. Karena memang dalam politik itu pada intinya adalah perebutan kekuasaan. Apalagi terus ada tanggapan lugas dan terbuka pula dirinya Jendral (Purn) Moeldoko lebih satriya mengakuinya dengan sangat gamblang.

Soal kudeta PD, Jendral (Purn) Moeldoko lugas dan tegas menjawab, “Itu Urusan Saya, Pak Jokowi tak tahu sama sekali”. katanya (Repelita 2021-02-0)

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat bicara soal dirinya terlibat isu kudeta PD. Dia cuma meminta agar isu tersebut tak dikaitkan dengan Istana dan Presiden Joko Widodo.

“Jangan sedikit-dikit Istana. Dalam hal ini, saya ingatkan, jangan ganggu Pak Jokowi karena beliau tidak tahu sama sekali dalam isu ini. Jadi itu urusan saya,” kata Moeldoko dalam konferensi pers, Senin (1/2/2021).

Kecuali itu, Jendral (Purn) ini juga mengatakan memang kerap menerima banyak tamu yang datang baik ke kantor maupun rumahnya. Tapi Moeldoko mengklaim pertemuan itu tak membahas pengambilalihan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Partai Demokrat.

“Saya orang yang terbuka, saya mantan Panglima TNI, tapi saya tak beri batas dengan siapapun,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan, telah menaruh curiga terkait gerakan pendongkelan paksa atau kudeta kursi ketua umum partai yang tengah dijabatnya. Pada awalnya, hal tersebut dinilai sebagai problem internal yang dapat diselesaikan tanpa diumbar.

Jadi, apakah pamali dalam budaya politik untuk saling berebut kekuasaan dan kedudukan atau budaya sejenis itu, sehingga istilah kudeta menjadi tabu dan tidak boleh dilakukan?

Agaknya, sikap lugas dan tegas Moeldoko perlu jadi tauladan bagi generasi muda –utamanya dalam kancah politik– karena pembelajaran seperti itu agak mustahil dapat diperoleh dari partai politik. Apalagi pelatihan dan pendidikan kader nyaris tidak pernah dilakukan oleh partai politik manapun.

Setidaknya dari kegaduhan isu politik serapa ini, warga masyarakat yang tengah puyeng lantaran didera berbagai masalah hingga kondisi ekonomi semakin gawat akibat bansos yang tak juga diterima, sedangkan sergapan Covid-19 semakin liar dan bringas yang terus ditimpali pula oleh berbagai bencana serta hujan yang tak beraturan, jadi gonjang-ganjing politik yang berinti pokok dari curhatan umum AHY itu bisa saja dijadikan pelajaran politik belaka, sebab kasus serupa itu agak jarang menjadi bahasan. Toh, nanti kita pun akan dapat menyaksikan, jika benar Moeldoko mau dan sungguh serius hendak merebut kursi kekuasaan AHY dari Partai Demokrat.

Lantarannya, pertanyaan umum warga masyarakat penyimak prilaku politik di Indonesia, pada umumnya mempertanyakan juga, sungguhnya Moeldoko serius hendak mengambil alih kurrsi AHY itu. Karena AHY selaku kader dan putra mahkota SBY sepertinya perlu juga diuji ketangguhannya, terutama dalam upaya membangunan partai politik yang tangguh, hingga tak goyah direcoki pihak luar. Jadi solidnya partai secara internal pun akan jadi pelajaran yang menarik disaksikan juga.

Edt: Redaksi (AN)