Surat Protes Sang Konglomerat Yang Dikira Mau Beri Bantuan

Foto: Jacob Ereste

“Jadi ketakutan warga masyarakat kebanyakan lebih tercurah pada ketakutan p dibanding ketakutan terhadap ancaman pandemi corona, itu sekedar pilihan prioritas”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Surat yang dilayangkan seorang konglomerat, pasti beda dengan surat yang dibuat oleh rakyat. Setidaknya Said Didu mantan Sekretaris BUMN pun merasa perlu pasang omong. Tentu yang tak kalah menarik, bocoran surat sang konglomerat itu pun betusnya dari mantan Duta Besar RI untuk Polandia, Peter F. Gontha, menjelaskan kenapa dia menilai keputusan untuk memberlakuan PSBB total tidak tepat.

Surat yang dikirim boss PT. Djarum Budi Hartono itu kepada Presiden Jokowi terkait kebijakan PSBB yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Semula Said Didu mengira kiriman surat itu untuk memberi sumbangan kepada orang miskin, ternyata Cuma suart kata Said Didu seperti sedang melantunkan pantun khas Melayu itu.

Said Didu menganggap aksi mengirim surat pada Presiden oleh konglomerat itu merupakan sebuah gejala baru untuk mengatur kebijakan. (TribunNews.Com, Sabtu, 12 September 2020). Kecuali itu menurut dia ini merupakan “Gejala baru. Orang terkaya mengirim surat dan dibocorkan oleh orang kaya yang lain untuk ‘atur kebijakan’,” cuit Said Didu lewat twitternya, Minggu (13/9/2020).

Budi Hartono mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi guna memberikan masukan menyangkut rencana pemberlakuan kembali PSBB total oleh Gubernur Anies mulai Senin 14 September 2020. Dan dalam suratnya yang diunggah oleh mantan Duta Besar RI untuk Polandia, Peter F. Gontha, menjelaskan kenapa dia menilai keputusan untuk memberlakuan PSBB total tidak tepat.

Pertimbangannya, pertama, hal ini disebabkan PSBB di Jakarta selama ini terbukti tidak efektif dalam menurunkan tingkat pertumbungan infeksi. Juga disebutkan dalam surat itu bahwa di Jakarta, meskipun pemerintah telah melakukan PSBB tingkat pertumbuhan infeksi tetap naik.

Kedua, RS di Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi. Hal ini disebabkan pemerintah daerah atau pusat harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus covid-19. Dia memberi contoh, solusi di Port Singapore yang membangun kapasitas kontainer isolasi ber-AC untuk mengansitipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis.

Fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka singkat (kurang dari dua minggu) karena memanfaatkan kontainer yang tinggal dipasang AC dan tangga. Budi Hartono juga menyebutkan perlu ada sejumlah perbaikan yang perlu dilakukan untuk mengendalikan laju peningkatan infeksi di Indonesia pada umumnya, di Jakarta pada khususnya.

Pertama, penegakan aturan dan pemberian sanksi atas tidak disiplinnya sebagian kecil masyarakat dalam kondisi new normal. Lalu tugas untuk memberikan sanksi atau hukuman itu adalah tugas kepala daerah dalam hal ini gubernur Jakarta, demikian tulis Budi Hartono dalam suratnya itu

Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus terpapar Covid-19, kemudian gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya. Kedua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat (contoh kontainer ber-AC di tanah kosong) sehingga tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta.

Ketiga, pemerintah harus melaksanakan tugas dalam hal testing, isolasi, tracing, dan treatment. Karena sejauh ini menurutnya masih banyak kekurangan dalam hal isolasi dan contact tracing. Keempat, perekonomian tetap harus dijaga sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan bermasyarakat hingga pandemi berakhir.

Melaksanakan PSBB yang tidak efektif berpotensi melawan keinginan masyarakat, yang menghendaki kehidupan new normal baru, hidup dengan pembatasan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lain.

Dalam surat tertanggal 11 September itu, masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan Covid-19. Lembaga survei dan riset sebetulnya tak oerlu repot membuktikan bahwa masyarakat rata-rata di atas 80 persen tidak menghendaki adanya PSBB.

Karena masyarakat adalah lapisan strata kelas yang paling merasakan dampak dari Covid-19 bukan hanya menjadi penghambat untuk memenuhi kenbutuhan hidup yang semakin sulit dan susah, tetapi juga merupakan ancaman yang sangat dimengerti dan sangat dipahami. Hanya saja masalahnya kebutuhan hidup lebih mendesak dan harus diatasi terlebih dahulu.

Jadi benar warga masyarakat kelas menengah ke bawah lebih takut kehilangan pekerjaan dan tidak mepunyai penghasilan untuk meneruskan hidup bersama kelarganya disbanding ancaman pirus carona. Namun tidak berarti acaman pandemi itu tidak diindahkan. Toh, kebijakan Gubernur untuk memberlakukan kembali PSBB yang agak lebih diperketat tidak dianggap menjadi masalah. Sebab niat baik Gubernur DKI Jakarta untuk keselamatan warga masyarakatnya bisa diterima tanpa masalah.

Lain soalnya untuk mereka yang mempunyai kepentingan politik, kekuasaan atau ingin mengeruk keuntungan lebih banyak dari keseriusan semua orang umtuk menghadapi masalah Covid-19 yang sangat mengancam itu.

Jadi ketakutan warga masyarakat kebanyakan lebih tercurah pada ketakutan p dibanding ketakutan terhadap ancaman pandemi corona, itu sekedar pilihan prioritas. Sebab taka da bahan pangan yang cukup di rumah, toh pada akhirnya akan mati juga. Apalagi mau meniliki keperluan anak-anak belajar dari rumah, jangankan alat kemonikasi yang digunakan harsu memadai, tetapi untuk pengisian paket pulsanya pun sudah menjadi kedala.

Edt: Redaksi (AN)