Taipan dan Kekuasaan Diduga Terlibat Dalam KLB Partai Demokrat, SBY Bisa Jadi Mahatir Indonesia

Foto: Ist

“Hal ini harus segera lakukan Yuridis Review ke Mahkamah Konstitusi,”

Jakarta (Bintangrimur.net) – Peristiwa KLB Partai Demokrat terus begulir dan membuat birokrasi gamang, ini terlihat dari pernyataan Menkopolhukam dan Menkumham, semua menyatakan masih mengakui kepimpinan AHY, sikap ini tidak biasa menghadapi konflik partai-partai lain, selain Partai Demokrat.

Sikap ini membuktikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dan kedaulatan masih jumawa, dari  partai-partai, dan karena itu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan Kedaulatan Rakyat.

“Hal ini harus segera lakukan Yuridis Review ke Mahkamah Konstitusi, baik melalui mekanis legaslatif, maupun mekanisme partai yang secara hukum sah dan terdaftat atau class action masaraka,” ujar Advokat Senior Elvan Gomes pada WBN (9/3/2021) melalui sambungan seluler mengenai KLB Partai Demokrat.

Menurutnya jika benar Taipan dan ada kekuasaan bermain, maka itu bearti ada oligarki dan otokrasi, mereka harus diputus mata-rantainya melalaui Konstitusi yaitu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan Kedaulatan Rakyat, Mahkamah Konstitusi harus bertindak menerbitkan putusan hukum.

“Jika Mahkamah Konstitusi juga terlibat membentuk oligarki, menurut saya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menimbulkan kondisi seperti ini apalagi ada presidensil-threashold, membuat partai politik jumawa dalam menentukan pemerintahan dan ini harusnya sudah di antisipasi oleh  Mahkamah Konstitusi sejak dini, saat ini kesempatan buat SBY menjadi Mahatir Indonesia mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli,” pungkas Elvan. (Anirwan)