Tak Jadi Impor 1 Juta Ton Beras, 3 Juta Ton Garam Pun Oke

Foto: Doc. Jacob Ereste

“Seharusnya, saat ini justru dapat dijadikan momen terbaik bagi Presiden Joko Widodo untuk membuktikan janjinya dalam pemberantasan mafia pangan dan para pemburu rente ekonomi”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – PKS kritik impor satu Juta Ton beras itu ada praktik berburu rente. (Law Justice, 14/03/2021), juga tak mustahil impor garam pun begitu.

Anggota Komisi Perdagangan (Komisi VI) DPR RI, menilik dari data produksi stok beras nasional, menilai impor beras saat ini belum urgens karena justru akan merugikan pelaku usaha pertanian di dalam negeri.

Impor beras yang dipaksakan itu jelas dapat menimbulkan kecurigaan adanya mafia pangan dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Seharusnya, saat ini justru dapat dijadikan momen terbaik bagi Presiden Joko Widodo untuk membuktikan janjinya dalam pemberantasan mafia pangan dan para pemburu rente ekonomi. Juga sekaligus membuktikan ajakannya untuk membenci produk asing itu bukan cuma basa basi pencitraan belaka.

Praktek berburu rente oleh rent seeker berdasar pada selisih harga beras di pasar dalam negeri dan internasional yang begitu tinggi, yaitu sekitar Rp2.400 per kilogram. Hingga dengan jumlah impor beras sebanyak satu juta ton itu, marginnya bisa bernilai Rp 2,4 triliun, kata Amin Ak dari Partai Keadian Sejahtera (PKS), Komisi IV DPR RI. (Law Justice, 14/3/2021). Karena menurut Amin Ak, setiap tahun kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah justru pada saat petani sedang panen raya.

Akibatnya para petani jadi merasa terus diganggu dan merugi. Jadi akibatnya akan semakin banyak petani Indonesia yang beralih profesi. Lalu harapan untuk dapat mandiri dan berdaulat atas pangan serta swasembada pangan tidak pernah terwujud.

Mafia pangan menurut Amin Ak, menjadi penyebab ekonomi biaya tinggi. Mereka mengendalikan rantai distribusi pangan bahkan masuk ke sistem pemerintahan dengan cara ikut mengatur dalam kebijakan yang harus dilakukan pemerintah, kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu.

Amin Ak juga membeberkan, sikap maupun keputusan dari pemerintah yang merencanakan impor tidak itu sesuai dengan fakta dan data yang nyata di lapangan. Dia pun merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa produksi beras tahun 2020 mencapai 31,33 juta ton. Angka tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang mencapai 31,31 juta ton. Begitu juga catatan Budi Waseso selaku Kepala Bulog, stok beras yang ada di gudang Bulog sisa tahun 2020 pun masih cukup melimpah.

Hingga ratusan ribu ton di antara sisa beras itu yang membusuk. Catatan dari stok beras nasional pada akhir tahun 2020 mencapai 6,74 juta ton. Dengan proyeksi produksi Januari-Maret 2021 nanti akan ada sebesar 8,26 juta beras. Menjelang bulan Ramadan 2021 ini, stok beras nasional bisa mencapai 15,01 juta ton.

Kegaduhan dari impor beras yang sangat terkesan dipaksakan itu, menurut Rocky Gerung karena Kabinet Presiden Joko Widodi memang pemburu rente. (Repelita Online, 20/03/2021). Meski pada hari ini pun Menteri Perdagangan Muhamad Lutfi telah mengklaim rencana impor satu juta ton beras pada bulan Maret 2021 ini telah dia tunda. Jadi memang nanti —mungkin setelah gaduh impor mereda— akan dilakukan juga. Karena yang terkesan dari pernyataan Lutfi itu impir beras itu tetap akan dia lakukan juga. Sebab yang penting tidak bersamaan dengan waktu panen raya petani seperti sekarang ini. (Law Justice, 20 Maret 2021).

Janji Menteri Perdagangan akan impor beras satu juta ton pada saat petani sedang panen raya ini ditunda karena mendapat kecaman keras dari berbagai pihak yang menaruh perhatian pada nasib petani agar tidak terus menerus didzalimi. Namun janji itu toh tidak cukup, karena banyak warga masyarakat yang meminta sang Menteri yang tidak mendukung petani itu mau mengundurkan diri, atau segera dipecat oleh Presiden Joko Widodo.

Muhamad Lutfi mengatakan bila pemerintah tidak akan melakukan impor beras saat panen raya. Jadi dapat dimengerti bila impor beras itu akan tetap dilakukan pada kesempatan lain, saat panen raya petani berlalu. Namun, toh stok beras sudah tidak lagi diperlukan.

Lalu mengapa mesti tetap harus impor beras?

Sungguhkan dugaan Rocky Gerung itu tak salah?

Dalih Muhamad Lutfi menyebut bila harga gabah yang rendah saat ini bukan akibat dari impor beras, katanya saat konferensi pers. (19/3/2021). Dia pun culas berkata mengatasnamakan Bulog yang mensyaratkan bila tidak dapat menyerap gabah atau beras dari petani karena terlalu banyak kandungan air. Sehingga petani terpaksa menjual gabahnya kepada pedagang.

Jika pun begitu, apakah artinya pedagang justru bisa lebih baik dari Bulog yang patu mewakili pemerintah?

Bahkan selaku Menteri Perdagangan, Muhamad Lutfi menjelaskan juga rencana impor beras sebesar satu juta ton itu merupakan bagian dari mekanisme pemerintah untuk menjaga cadangan beras yang harus dimiliki oleh Bulog. Karena Bulog harus punya cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar satu juta ton hingga 1,5 juta ton. Padahal saat panen raya petani dekarang ini telah diperkirakan akan menghasilkan sekitar 17 juta ton.

Pengakuan Muhamad Lutfi sebagai peminta agar digelar rapat untuk membahas masalah stok beras Bulog itu, karena selaku Kemendag dia merasa yang bertanggungjawab untuk dapat memastikan harga beras stabil di dalam negeri.

Begitu kilahnya, lantaran jumlah stok beras Bulog kurang dari 1 juta ton. Padahal stok beras yang ada masih banyak jumlahnya, dari sisa impor beras tahun 2018 meski mutunya sudah menurun. Tetapi sisa beras pada tahun 2019 dan tahun 2020, toh masih lumayan persediaannya untuk dijadikan stok cadangan.

Muhamad Lutfi juga culas mengatakan bila stok beras tahun 2018 yang turun mutu sekitar 270.000 ton. Sementara, Bulog yang punya gudang mengaku cuma ada sekitar 160.000 ton. Dan stok beras tahun 2018 yang turun mutu itu cuma ada 120.000 ton.

“Jadi hitungan saya stok akhir Bulog sekitar 800.000 itu dikurangi stok dari impor jadi cuma sekitar 300.000 ton.”

Meski begitu, Lutfi mengatakan rencana impor beras itu nanti tetap bersifat dinamis. Dia pun mengatajan bila penyerapan Bulog dari dalam negeri nanti bisa berjalan baik, maka impor tidak perlu dilakukan.

Lalu mengapa mesti tetap ngotot ingin impor, hingga banyak pihak menjadi sibuk dan gaduh serta merasa perlu angkat bicara bila rencana impor satu juta ton beras itu tidak rasional, tidak nasionalis dan tidak memberi perlindungan pada petani Indonesia?

Yang pasti, birahi impor satu juta ton beras itu tak singkron dengan program Kementerian Pertanian serta Bulog yang cukup paham ada dan tidak adanya stok yang cukup. Dan yang lebih terpenting untuk mengutamakan kenyamanan dan ketenteraman petani Indonesia hingga bisa swasembada dan berdaulat atas pangan.

Pada konteks ini, Indonesia jadi metasa perlu mempunyai sosok Menteri Perdagangan yang jujur serta mencintai petani, bukan yang birahi mendzalimi petani. Sebab segenap warga bangsa Indonesia sungguh mendambakan swasembada pangan, tidak kecuali garam yang digadang-gadang oleh Presiden Joko Widodo dapat seasembada pula. Namun, toh tiga juta ton kabarnya akan segera digelontorkan ke Indonesia, entah dari negeri mana asalnya.

Sungguh ironis!

Edt: Redaksi (AN)