Tanggapan Formappi atas Pengesahan Revisi UU KPK

Foto: (Ist)

“Perubahan cara DPR memperlakukan RUU ini sulit dipahami”

Oleh: Lucius Karus (Peneliti Senior Formappi)

Jakarta (Bintangtimur.net) – Publik umumnya mungkin terkejut dengan gerak cepat DPR membahas Revisi UU KPK. Baru diusulkan jadi inisiatif DPR pada 5 September, hari ini tiba-tiba disahkan.

Luar biasa DPR 2014-2019 Ini. Ada begitu banyak RUU Prioritas yang hampir 5 tahun sudah dibahas DPR tapi sampai sekarang ngga kelar-kelar. Sebut saja RUU KUHP, RUU PKS, RUU Larangan Minuman Beralkohol, dll, sudah bosan rasanya terus diperpanjang tetapi tetap saja tak jelas rimbanya hingga sekarang.

Padahal sisa seminggu lagi anggota DPR periode ini akan tamat riwayat sebagai bagian dari kawanan wakil rakyat seperiode 2014-2019.

Beda nasib dengan RUU Prioritas kebanyakan yang menggelantung tak jelas nasibnya di tangan DPR dan pemerintah periode ini,  Revisi UU KPK yang melesat kilat dalam lintasan akhir perjalanan masa bakti malah tak butuh waktu 1 masa sidang sekalipun untuk disahkan DPR.

Ironi bukan? Ada perlakuan diskriminatif soal nasib RUU yang dibahas DPR. Banyak yang dibilang prioritas tetap saja bernasib sial karena jarang disentuh dan akhirnya ngga selesai-selesai.

Perubahan cara DPR memperlakukan RUU ini sulit dipahami. Yang jelas disebut prioritas mereka abaikan, giliran yang tak jelas prioritasnya seperti revisi UU KPK ini mereka malah seperti kesetanan membahasnya.

Tak heran jika memunculkan dugaan adanya kepentingan sepihak dari DPR dan pemerintah untuk agenda khusus yang tak perlu melibatkan publik. Karena agenda khusus untuk kepentingan sepihak, mereka pun bak seperi rider formula 1, mengejar finish dalam tempo yang singkat.

Ketika ritme kerja DPR ditentukan oleh kepentingan mereka sendiri dalam membahas RUU, mereka ternyata bisa all out. Sementara yang menjadi prioritas untuk publik, tak tanggung-tanggung mereka biarkan menggelantung tak tahu waktu.

Tentu saja ini bencana bagi demokrasi perwakilan kita. Bencana kegagalan wakil rakyat mengemban tugas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Pembahasan RUU yang cepat untuk urusan sendiri tidak berbanding lurus dengan RUU untuk kepentingan bangsa/rakyat.

Bencana kedua adalah keserakahan dan kesewenang-wenangan elit yang kian tak terkendali ketika dengan mudah berkompromi untuk menyelamatkan kursi dan uang. Pembahasan kilat Revisi UU KPK tanpa pelibatan maksimal publik, bahkan mengangkangi prosedur standar proses pembahasan legislasi membuktikan DPR dan pemerintah sudah terjebak dalam relasi kompromistis yang transaksional.

Ada banyak isu menumpuk di satu waktu, dengan tendensi kepentingan yang berbeda-beda dari fraksi-fraksi dan pemerintah. Keinginan yang sama pada isu yang berbeda-beda membuat RUU seperti KPK ini dan juga MD3, pemilihan komisioner KPK, Kursi pimpinan MPR, dan tersisa adalah kursi kabinet, semuanya bisa ditransaksikan satu dengan yang lainnya. Kalau kepentingan sudah diakomodasi sarana transaksinya bisa dalam bentuk uang atau barang. Menyedihkan bukan?

Kekompakan fraksi dan pemerintah juga menjadi alarm bahaya akan potensi kesewenang-wenangan. Lembaga kontrol dengan mudah takluk, yang dikontrol juga bisa dengan mudah mengontrol pengontrol, maka mereka semua bisa dengan mudah menjadi sewenang-wenang.

Yang penting mereka sudah berkongkalingkong dan sama-sama puas, lalu dengan mudah mereka kompak memaksakan keinginan mereka untuk menjadi sebuah kebijakan. Berbahaya!

Bahkan kekritisan masayarakat sipil mereka perdaya dengan membahas kilat RUU KPK. Masyarakat sipil terbengong-bengong, RUU disahkan!

Saya kira ini tanda-tanda kurang baik ke depannya.

Revisi UU tak bisa karena emosi seketika saja. Harus ada penggalian wacana dan pendalaman konsep agar bisa melahirkan terobosan RUU yang berkualitas.

Edt: Redaksi (AN)