Terkait KAMI, Natalius Pigai: Saya Suka Spirit Perubahannya

Foto: Ist

“Kemunculan KAMI menunjukkan ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam fungsi institusi-institusi pilar demokrasi,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Kemunculan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dideklarasikan sehari setelah HUT ke-75 Republik Indonesia terus memancing beragam komentar. Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengaku suka dengan semangat dan spirit perubahan yang diusung gerakan itu, tetapi tidak dengan komposisi tokoh-tokohnya.

KAMI yang digagas Din Syamsuddin telah mendeklarasikan diri pada selasa 18 Agustus 2020 dan memiliki 99 anggota komite di antaranya mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Rochmat Wahab , Ahmad Yani, Refly Harun, Said Didu, hingga pengamat politik populer Rocky Gerung. Natalius sendiri boleh dibilang “dekat” dengan sejumlah petinggi KAMI ini.

Menurut Pigai, sebagai sebuah gerakan civil society, kemunculan KAMI sah-sah saja karena konstitusi memberi ruang seluas-luasnya untuk itu. Apalagi spirit perubahan yang diusung KAMI, sebagaimana tercatat dalam 10 jati dirinya, bagi Pigai memang dibutuhkan sebagai oposan di luar parlemen untuk mengawasi daan mengkritik kekuasaan.

“Saya sudah membaca 10 jati diri KAMI mulai dari gerakan moral masyarakat, melakukan pengawasan, edukasi, menyuarakan perubahan, kebenaran, keadilan, dst. Itu semua saya suka karena sesuai dengan spirit saya yang sudah enam tahun konsisten mengkritik pemerintahan Joko Widodo,” kata Pigai kepada redaksi Bintangtimur.net, Kamis (3/9).

Menurut Pigai, kemunculan civil society seperti KAMI selalu sebagai akibat dari absennya parlemen, partai politik, pers dan institusi-institusi pilar demokrasi lainnya dalam menjalankan fungsinya sebagai check and balances terhadap kekuasaan.

“Kemunculan KAMI menunjukkan ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam fungsi institusi-institusi pilar demokrasi,” kata mantan staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di tahun 1999-2004 itu.

Menurut Pigai, dengan lemahnya fungsi oposisi di parlemen saat ini, gerakan civil society jadi satu-satunya harapan untuk memastikan demokrasi tetap hidup di alam Indonesia.

“Tanda masih hidupnya demokrasi jika mekanisme ‘check and balances’ dalam soal pemerintahan masih berjalan,” kata Pigai, seraya menambahkan “dalam konteks itulah saya mengapresiasi kemunculan KAMI.”

Komposisi KAMI Beda dengan Gerakan 1998

Meskipun spirit gerakannya diapresiasi, menurut Pigai KAMI tidak akan bisa sesukses gerakan 1998. Menurut mantan Ketua Asosiasi Mahasiswa Papua Internasional itu, komposisi KAMI yang terdiri dari 99 elit politik tanah air berbeda dengan gerakan 1998 yang dari segi usia, militansi, pengorbanan, representasi, rekam jejak, jelas berbeda.

Karena itu, lanjutnya, gerakan mahasiswa 1998, tidak saja menuntut perbaikan ekonomi tetapi juga mendesak adanya reformasi politik secara menyeluruh dengan mengakhiri pemerintahan Orde Baru.

“Kalau KAMI mau jadi oposisi jalanan yang kontrol secara ketat pemerintahan Jokowi, maka perbandingan dari sisi komposisi, struktur dan tatanan KAMI itu tidak sebangun dengan gerakan 1998,” kata Pigai yang mengaku terlibat aktif di jalanan selama proses demonstrasi hingga berhasil melengserkan presiden Soeharto.

Sebagai figur yang terlibat dalam gerakan civil society, Pigai menjelaskan tipologi gerakan yang bisa membedakan KAMI dengan gerakan 1998.

Pertama, dari sisi usia, gerakan civil society akan sukses jika pemimpin gerakannya berusia lebih muda dari presiden yang berkuasa.

Kedua, soal militansi seorang pemimpin gerakan harus mengandung nilai-nilai perjuangan yang membangkitkan semangat, emosi, penderitaan, dan keresahan masyarakat.

“Karena itu orator yang muncul itu harus bisa membangkitkan semangat perjuangan,” jelas Pigai yang pernah terlibat aktif di beberapa organisasi kemanusiaan dan lingkungan hidup seperti PRD, PMKRI, WALHI, Kontras Rumah Perubahan, dan Petisi 28.

Ketiga, gerakan yang muncul harus bisa merepresentasi Bhineka Tunggal Ika. Artinya komposisi orang dalam gerakan itu harus mewakili semua unsur: daerah, wilayah, agama, suku, profesi, warna kulit, dan lain-lain.

“Jadi gerakan itu harus mewakili keseluruhan penderitaan rakyat Indonesia. Dengan demikian gerakan itu menjadi artikulator kepentingan seluruh rakyat,” kata Pigai.

Keempat, pemimpin yang muncul harus mengorbankan tidak sahja tenaga tetapi juga dana. “Ia harus keluar uang operasional pribadi. Itu akan menumbuhkan rasa memiliki atas sebuah gerakan,” katanya.

Kelima, kata Pigai, sebuah gerakan harus bisa memastikan dirinya streril dari oknum-oknum yang bermasalah secara moral seperti bebas dari kasus korupsi dan tindakan kejahatan lainnya.

“Memperhatikan beberapa pertimbangan tersebut, saya memilih tidak bergabung ke dalam gerakan KAMI,” pungkas Pigai. (NH)

Edt: Redaksi (AN)