Tidak Mungkin Ada Dua Referendum Terkait Issue Janji Presiden Jokowi Memberikan Referendum Pada Masyarakat Papua

Foto: (Ist)

“Itu mengakibatkan terjadinya kerusuhan massal dan rumah Wakil Rakyat DPRD Papua Barat, serta berbagai prasarana strategis publik seperti pelabuhan udara dan pasar ikut diamuk massa,”

Solo (Bintangtimur.net) – Rahman Sabon Nama, analis politik senior mempertanyakan pernyataan pakar hukum tata negara Margarito Khamis, yang dilansir berbagai media online nasional dengan meminta agar Presiden Joko Widodo, segera mengklarifikasi isu referendum yang dijanjikannya dengan masyarakat Papua.

Rahman merasa terkejut atas pernyataan itu karena disampaikan ketika sedang terjadi kerusuhan di Papua Barat 19 Agustus lalu. Momentum pernyataannya disampaikan pas ditengah kedaulatan NKRI di wilayah Provinsi Papua kebobolan lagi persis dihari kemerdekaan RI 17 Agustus.

“Itu mengakibatkan terjadinya kerusuhan massal dan rumah Wakil Rakyat DPRD Papua Barat, serta berbagai prasarana strategis publik seperti pelabuhan udara dan pasar ikut diamuk massa,” ungkapnya kepada inspiratormedia.id, melalui telepon seluler, Sabtu (24/8).

Kegaduhan saat ini, menurut Rahman mengulangi peristiwa yang sama Agustus 2018 lalu, ketika sekelompok masyarakat orang asli Papua (OAP) memproklamirkan berdirinya sebuah pemerintahan sementara yang disebut Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) yang dikumandangkan oleh Yoab Stafle Cs.

Oleh karena itu Rahman mempertanyakan atas isu janji referendum oleh Presiden Joko Widodo tersebut. Menurut
Analis politik ini janggal rasanya, karena pada April 2015 menjelang 52 tahun lahirnya PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat Papua) yang jatuh pada 1 Mei 2015 justru Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya di Papua hadir di Merauke memperingati 52 tahun Referendum rakyat Papua.

“Saya mengetahui betul karena ketika itu saya beri masukan kepada Presiden Joko Widodo bahwa untuk meredam keinginan merdeka sekelompok orang Papua dan tetap berada dalam pangkuan NKRI. Maka momentum peristiwa itu dimanfaatkan untuk pembebasan semua tahanan politik orang Papua yang seringkali dicap sebagai separatis,” jelas Rahman.

“Selain itu, untuk membangun Papua dengan memahami keinginan dasar secara kejiwaan dan rasa dari suku bangsa Papua, maka diawal pemerintahan Jokowi saya juga mengusulkan  untuk dibentuknya Staf Khusus Presiden urusan Papua yang sekarang dijabat Linus Kogoya,” imbuhnya.

Tujuannya, lanjut Rahman, untuk percepatan pembangunan Papua dan untuk mencegah tuntutan merdeka Papua, sembari membenahi kesejahteraan OAP (Orang Asli Papua). Konsepnya, Kepala staf tersebut harusnya dijabat mantan perwira tinggi TNI anak asli Papua dan bukannya berkantor/berkedudukan di Istana tetapi harus di Jayapura, supaya bisa menyerap pelbagai masalah OAP untuk kemudian mencari solusinya.

“Sayang, konsep yang kita mau dan pahami tidak diterapkan dengan baik oleh presiden Joko Widodo,” tuturnya.

“Saya kecewa berat dengan melihat kondisi Papua seperti sekarang, saya pesimis Papua tetap dalam pangkuan NKRI kalau diplomasi internasional kita lemah, dengan kepemimpinan nasional yang lemah pula,” tambah Rahman.

Dari informasi yang diketahui Rahman, bahwa persekusi mahasiswa OAP di Surabaya, Malang Jatim dan Yogyakarta sangat fatal. Aktornya diduga orang yang sama yang selalu membuat gaduh di Papua bertujuan sebagai posisi tawar dalam kekuasaan.

“Oleh karena itu harus diusut tuntas. Dengan hukuman berat bagi tokoh/otak dan geng dibelakang insiden itu. Saya yakin Presiden juga tahu aktor intelektualnya, tokohnya itu-itu juga sebagaimana terjadi kasus Tolikara menjelang dilakukan reshufle kabinet ketika itu,” beber Rahman.

Kerusuhan Papua bermula dari kemarahan rakyat Papua atas pembiaran tindakan persekusi rasial terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya Jatim dan Yogyakarta. Seharusnya pemerintah jelih untuk meredam konflik berkepanjangan di Papua.

“Seharusnya pemerintah bisa memanfaatkan mahasiswa Papua bekerjasama melakukan sosialisasi sejarah Papua bergabung kembali dengan NKRI. Lewat resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) No. 2.504 telah diadakan penentuan pendapat rakyat Papua (Act of Free Choice). Dan sesuai dengan amanat New York Agreement yang mengamanatkan penentuan nasib sendiri rakyat Papua telah dilaksanakan 22 Agustus 1968,” papar Rahman.

Pada saat itu, masih Rahman, penduduk Irian Jaya/Papua diperkirakan berjumlah 800.000 jiwa/orang. Maka setiap 750 jiwa mewakili satu wakil dalam Dewan Musyawarah PEPERA yang diadakan di Merauke diikuti oleh 8 Kabupaten yaitu Jayapura, Teluk Cendrawasih, Manokwari, Sorong, Fakfak, Merauke, Jayawijaya dan Kabupaten Paniai.

“Hal diatas menurut saya penting disosialisasikan pemerintah baik melalui mahasiswa Papua maupun dengan pemuka agama atau melalui para kepala suku di Papua untuk meredam issue referendum dan keinginan merdeka dari sekelompok orang Papua,” tegasnya.

Itu sebabnya, Rahman menduga Kerusuhan Agustus ini ada hubungannya dengan rivalitas memperebutkan pengaruh menjelang pembentukan kabinet Presiden Jokowi-Maruf.

“Saya menduga ada yang mendesain dan memanfaatkan kejadian itu sebagai politik penyanderaan,” kata Rahman.

Karena ketika menjelang reshufle jilid 1 dan 2 yang lalu juga terjadi kasus Tolikara dan lainnya di Papua. Putra kelahiran Adonara NTT pemerhati masalah Papua itu, menambahkan bahwa kerusuhan itu punya relasi politik dengan kejadian sebelumnya.

“Maka Presiden harus berani untuk segera mengusut tuntas, mengungkap dengan menghukum dalang dan aktor intelektual di balik kasus rasis yang menyulut kemarahan rakyat Papua untuk berpisah dengan NKRI,” pungkas Alumni Lemhanas itu.

Edt: Redaksi (AN)