Tim LBH K. SBSI Yakin Uji Materi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Akan Memenangkan Gugatan Di MK

Foto: Ist

“Yang tak kalah mengerikan lagi itu adalah masalah PHK dan besaran dari pesangon yang patut diterima oleh kaum buruh”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Sidang lanjutan permohonan uji materi yang dilakukan Tim LBH K.SBSI hari Rabu 21 April 2021 berlangsung secara online pada pukul 10.30 WIB hingga 11.30 WIB. Tim Kuasa Hukum K. SBSI bertempat di Gedung Biru Jl. Tanah Tinggi 2 No. 25 Jakarta Pusat.

Cakupan uji materi yang digugat oleh Tim LBH K.SBSI ini di antaranya Pasal 81 Angka 15, Pasal 59, Pasal 81 angka 18,19, 26, 27 dan angka 37, serta Pasal 64, Pasal 8 dan Pasal 151 serta penjelasan Pasal 81 Angka 42, Pasal 154 A Ayat (2) yang dianggap tidak berhubungan dengan yang dijelaskan dalam materi yang diatur dalam pasal 81 Angka 42 Undang Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan.

Alasan para pemohon di antaranya penempatan kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Kecuali itu, pengaturan Bab IV Tentang Ketenagakerjaan itu sendiri bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (2) dan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.

Anggota Tim Uji Materi atas nama Ketua Umum K.SBSI Prof. Dr. Muchtar Pakpahan SH., MA dan Sekjen DPP K.SBSI Vindra Whindalis dikuasakan pemohon pada Agus Supriyadi SH., M.Hum, James Simanjuntak SH., M.Hum, Paulus Sanjaya Samosir SH., M.Hum, Johanes Dartha Pakpahan SH., MA, Netty Saragih., SH, Farriz SH.M.Hum, Leonard Gultom SH., Azzukhruf SH, Gusmawati Azwar SH, dan Anak Agung Gde Arya Karang, SH.

Prinsipnya dari uji materi UU No. 11 Tahun 2020 ini menurut Agus Supriyadi diantaranya adalah yang pertama kesalahan dalam menempatkan kedudukan dari Pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4 yang sama dengan mewujudkan rakyat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Disamping itu Tim Uji Materi LBH K.SBSI menemukan sekurang-kurangnya 8 materi dalam Bab IV UU No. 11 Tahun 2020/itu yang bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (2) dan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Baik secara langsung maupun tidak langsung telah merugikan hak konstitusional pemohon.

Demikian pula kerigian yang disebabkan oleh UU No. 11 Tahun 2020 itu yang menjadikan buruh konyrak selama bekerja. Lalu pemberlakuan sistem alih daya (Outsorching) di semua bidang pekerjaan.

Bahkan menurut Agus Supriyadi ada pula hilangnya jaminan terhadap perlindungan upah bagi kaum buruh.

Yang tak kalah mengerikan lagi itu adalah masalah PHK dan besaran dari pesangon yang patut diterima oleh kaum buruh. Dan masalah palung krusial dari UU No. 11 Tahun 2020 itu, tandas Agus Supriyadi ialah masalah materi yang diatur dalam Pasal yang satu dengan Pasal yang lain tidak memiliki hubungan dengan apa yang dijelaskan dalam pokok penjelasannya.

Atas dasar itulah Agus Supriyadi bersama Tim Kuasa Hukum LBH K.SBSI yang dia pimpin akan memenangkan uji materi di MK (Mahkamah Konstitusi).

Edt: Redaksi (AN)