Tuan Guru Bajang Dalam Pusaran Kegaduhan KPK

Foto: (Ist)

“Pada Mei 2018 Tuan Guru Bajang pernah mengirim uang kepada istrinya Robiatul lebih dari Rp 4 miliar selama 2009-2011”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Pernyataan ahli Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti menilai, diserahkannya mandat pengelolaan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) ke Presiden oleh para pimpinan KPK merupakan tamparan keras bagi Presiden Joko Widodo, (Kompas.com, 14 Semptember 2019).

Menurut Bivitri, langkah pimpinan KPK tersebut patut diapresiasi karena dengan  menyerahkan mandat kepada Presiden bukanlah suatu kemunduran. Karena KPK, justru ingin memperlihatkan ketiadaan dukungan lagi dari Presiden Jokowi kepada lembaga antirasuah itu.

“Artinya mereka (pimpinan KPK) menyatakan secara politik, kelihatan sekali mereka tidak bisa lagi membendung tidak adanya dukungan Presiden kepada KPK,” kata dia. Apalagi, surat persetujuan presiden (surpres)  persetujuan kepada DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu dinilainya tak masuk akal.

Ketergesaan membuat Undang-Undang hanya dalam 10 hari dinilai oleh KPK menandakan bahwa Presiden Jokowi tidak lagi mempunyai keinginan untuk memberantas korupsi. Karena dalam proses pembahasan yang dikebut itu pihak KPK tidak pernah diajak bicara. Meski yang membuat Undang-Undang adalah DPR dan Presiden, tetapi dalam pembentukan UU, setiap stakeholder harus diikutsertakan dan KPK tak pernah diajak, kata dia.

Artinya, sikap dan keputusan KPK menyerahkan kembali mandat KPK itu kepada Presiden, sudah benar. Dan KPK ingin mengatakan dengan keras bahwa mereka tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan KPK.

Kegaduhan KPK mulai dari Revisi UU tentang KPK hingga proses seleksi dan pemilihan Ketua KPK yang baru untuk periode 2019-2024 yang super cepat ini akan tercatat dalam sejarah yang kelam.

Revisi UU KPK yang mendapat penolakan keras dari berbagai kalangan karena dianggap akan melemahkan KPK, seperti tak digubris. Demikian juga proses seleksi hingga pemilihan Ketua KPK yang dinilai cacat hukum, pun tidak mendapat perhatian dari para penguasa yang memiliki wewenang untuk manghentikannya agar jangan sampai dikelola oleh mereka yang mempunyai cacat moral bawaan.

Pertemuan Irjen Pol. Firli Bahuri yang masih menyandang sebagai petugas KPK dengan Tuan Guru Bajang yang berujung pelanggaran etik
(Kompad, com,12 September 2019). Karena KPK sendiri telah menyatakan, bila mantan Deputi Penindakan KPK itu telah melakukan pelanggaran etik berat. Penasehat KPK Muhammad Tsani Annafari pun mengatakan Firli Bahuri telah melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK.

Pelanggaran berat Firli Bahuri itu menurut KPK karena melakukan pertemuan dengan Tuan Guru Bajang yang masih dalam pengawasan KPK sehubungan dengan dugaan menerima gratifikasi dari Newmont terkait divestasi periode 2009-2013. (Tempo.co, 17 September 2018).

Dugaan kerugian negara dalam kasus Newmont yang menyeret Tuan Guru Bajang dari tambang emas itu, KPK telah menemukan aliran dana dari PT. Recapital Asset Management ke rekening Bank Syariah mandiri milik Tuan Guru Bajang senilai Rp 1,15 miliar pada tahun 2010. Pada Mei 2018 Tuan Guru Bajang pernah mengirim uang kepada istrinya Robiatul lebih dari Rp 4 miliar selama 2009-2011. Dana lain diduga mengalir ke rekening Erics Lucyfara Panjaitan. Ada aliran dana dari Tuan Guru Bajang sebesar US$ 67.685 dan Rp 606.3 juta hingga Desember 2013.

Newmont Mining Corporation yang berbasis di Denver, Colorado, Amerika Serikat, adalah perusahaan produsen emas kedua terbesar dunia, dengan tambang-tambang yang aktif di Kanada, Bolivia, Australia, Indonesia, Selandia Baru, Turki, Peru dan Uzbekistan. (Wikipedia).

Kasus yang membelit Tuan Guru Bajang bisa diusut dari penjualan 24 persen saham perusahaan patungan itu kepada PT Amman Mineral Internasional senilai US$ 400 juta pada 2016 ini diduga bermasalah. Meski PT Daerah Maju Bersaing memiliki 25 persen saham di perusahaan patungan, uang yang diterima hanya US$ 40 juta, tidak US$ 100 juta.

“Selisih ini yang akan menjadi penghitungan kerugian negara,” ujar salah seorang aparat hukum yang mengetahui kasus ini. (Majalah Tempo edisi 17 September 2018).

Tuan Guru Bajang sendiri mengakui, angka US$ 40 juta itu merupakan penghitungan tim penasihat investasi daerah. “Kami minta senilai valuasi dari perusahaan daerah ini sebagai pengganti investasi” ujar Tuan Guru Bajang. (Tempo, 14 September 2018). Ia berdalih daerah tidak menuntut US$ 100 juta karena PT Multi Capital masih harus membayar utang dari modal yang dikeluarkan saat pembelian saham.

Cerita lebih lanjut soal perkara divestasi dan penjualan saham Newmont yang menyeret nama Tuan Guru Bajang ini termuat rinci dalam Majalah Tempo edisi 17 September 2018, berjudul, “Tuan Guru di Ladang Emas.” Begitulah Tuan Guru Bajang dalam pusaran kegaduhan KPK.

Edt: Redaksi (AN)