UIN Dorong Perbaikan Draf RUU Ketahanan Keluarga

Foto: Ist

“Ada beberapa substansi yang jika dikaji lebih lanjut menjadi masalah krusial. Di poin ini harus ada perbaikan,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie mengatakan, draf RUU Ketahanan Keluarga secara umum memberi pesan proteksi negara terhadap warga negara khususnya di lingkup keluarga. Namun, menurutnya masih harus ada beberapa perbaikan.

Diketahui, RUU Ketahanan Keluarga saat ini tengah dipresentasikan oleh pengusul di Badan Legislasi (Baleg) DPR. RUU ini masuk daftar program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020.

“Ada beberapa substansi yang jika dikaji lebih lanjut menjadi masalah krusial. Di poin ini harus ada perbaikan,” kata Tholabi dalam diskusi virtual Perlukah Negara Mengatur Keluarga, Jumat (4/9).

Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Islam se-Indonesia ini menyayangkan, terdapat sejumlah pasal yang justru menimbulkan persepsi yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Misalnya di Pasal 16 ayat (1) huruf b, dinilai Tholabi terkesan negara intervensi urusan private mengenai agama dan keyakinan warga negara.

Selain itu, terdapat juga pasal yang bertentangan dengan semangat pengarustutamaan gender (PUG) atau keadilan dan kesetaraan gender. Ia menyebutkan di Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) justru terkesan mengesampingkan upaya-upaya PUG.

“Norma ini menempatkan laki-laki cukup powerful dan perempuan dalam posisi komplementer. Pasal bias gender ini baiknya diperbaiki,” imbuh Doktor Hukum Keluarga Islam ini.

Tholabi juga menyoroti pasal 33 ayat (2), yang dinilai tidak memiliki sensitivitas atas persoalan sosial di tengah-tengah masyarakat. Menurut dia, aturan agar setiap keluarga memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak-anak serta memisah anak laki-laki dan perempuan mengabaikan aspek sosiologis masyarakat khususnya kelompok rentan.

“Norma ini berjarak dari realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana dengan keluarga yang tinggalnya di kontrakan sempit apalagi di tempat yang tidak layak untuk dihuni,” cetus Tholabi.

Lebih lanjut, Tholabi juga memberikan catatan adanya tumpah tindih aturan. Misalnya, ada sejumlah norma yang telah diatur di UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) namun kembali diatur dalam RUU Ketahanan Keluarga.

“Walaupun di RUU Ketahanan Keluarga lebih detail, baiknya, perumus UU melakukan harmonisasi dengan UU lainnya agar tidak terjadi benturan atau tumpang tindih dengan aturan lainnya,” ujar Tholabi.

Di sisi lain, secara umum Tholabi mengapresiasi adanya usulan RUU Ketahanan Keluarga. Tapi, ia kembali mengingatkan, RUU ini jangan sampai mengesampingkan semangat Presiden Joko Widodo tentang reformasi legislasi agar tidak terjadi tumpah tindih produk legislasi.

“Perlu dikaji dengan matang keberadaan RUU ini agar tidak bertolak belakang dengan spirit Presiden tentang gagasan reformasi legislasi,” tutur Tholabi. (NH)

Edt: Redaksi (AN)