Viral Video Kerumunan Jokowi, Pengamat dan Advokat Berikan Komentarnya

Foto: Ist

“Video Jokowi itu perlihatkan sikap yang tidak mendidik”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Sebuah video berdurasi sekitar tiga puluh detik mendadak viral di berbagai media sosial. Pasalnya karena dalam video tersebut terlihat ada kerumunan masa yang terbilang cukup banyak.

Mereka berkerumun di karenakan kedatangan Presiden Joko Widodo. Menurut beberapa sumber, video tersebut bertempat Maumere Nusa Tenggara Timur (NTT).

Atas kejadian tersebut, terdapat banyak tokoh yang memberikan komentarnya. Salah satunya datang dari pengamat politik, Muslim Arbi.

Dia menyebutkan bahwa video tersebut menunjukan sikap yang tidak mendidik. Di satu sisi menganjurkan agar masyarakat tidak berkerumun. Tetapi justru dengan video tersebut, presiden kampanye berkerumun.

“Video Jokowi itu perlihatkan sikap yang tidak mendidik. Di satu sisi. Di anjurkan kepada warga agar tidak berkerumun, tapi justru dengan video itu Jokowi kampanye kerumunan. Agar masyarakat boleh berkerumun. Perbuatan ini tidak pantas dan tidak patut dicontoh dan tidak mendidik,” kata Muslim Arbi kepada Redaksi Bintangtimur.net,Rabu (24/2).

Menurutnya, video tersebut melanggar UU Prokes. Dia membandingkan dengan kasus yang menimpa HRS dan para petinggi FPI. Selain itu, Muslim juga meminta agar pelanggaran UU Prokes harus berlaku adil sekalipun kepada presiden.

“Langgar UU Prokes. Saat HRS datang disambut oleh Umat tanpa di minta oleh HRS untuk di jemput. Juga mengadakan Maulid di Mega Mendung Bogor. HRS dan para petinggi FPI di jerat dengan UU Prokes. Padahal tidak ada unsur pidana di dalam nya. Kalau berkerumun di anggap sebagai pelanggaran. HRS dan Petinggi FPI di tangkap dan di tahan. Maka pelanggaran atas UU Prokes itu harus berlaku adil terhadap siapapun. Termasuk Jokowi kalau dia langgar,” tegas Koordinator Garpu ini.

Muslim juga menambahkan bahwa video ini memperlihatkan tidak konsisten nya pelaksanaan hukum di era Jokowi. Dan ini contoh buruk penerapan hukum dan penegakkan keadilan di era Jokowi.

“Jokowi harus perintahkan bawahan nya untuk tarik video itu. Dan minta maaf kepada rakyat Indonesia atas tindakannya itu. Atau Rakyat Desak MPR bersidang untuk impeach Jokowi atas pelanggaran UU Prokes ini,” pungkas Muslim.

Komentar lainnya disampaikan juga oleh Ketum Advokat SENOPATI 08 Zaenal Abidin SH MH juga memberikan tanggapannya.

Dia menyebutkan bahwa dirinya tidak menyalahkan masyarakat yang ingin melihat Presiden Jokowi. Jangankan sekelas presiden, bagi orang desa, melihat artis saja sudah berdesak-desakan.

Berkaitan dengan kejadian tersebut, seharusnya pihak pemerintah sudah bisa melakukan antisipasi akan adanya kerumunan massa, dengan standar protokol kesehatan Covid-19 yang ketat.

“Kalau saya lihat dalam rekaman video amatir tersebut, terkesan adanya pembiaran kerumunan massa yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Seharusnya Presiden memberikan contoh yang baik untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19,” kata Zaenal saat dimintai tanggapannya.

“Sehingga, lanjutnya, tidak ada kesan pada masyarakat umum kalau presiden boleh bebas, sementara jika yang melanggar aturan orang biasa langsung ditindak tegas. Demikian pendapat dari saya. Salam sehat selalu dari saya,” pungkas Zaenal Abidin SH MH.

Senada dengan itu, komentar pedas datang juga dari Prod. Joko Edhi Abdurrahman, dia menyebutkan bahwa presiden harus diperlakukan seperti HRS. Dia menambahkan, jangan mentang-mentang jadi presiden lalu boleh seenaknya bertingkah.

“Jokowi itu harus di Habib Rizieq-kan. Jangan mentang-mentang jadi presiden, terus boleh seenak udelnya bertingkah. Hukum tidak mengenal diskriminasi. Habib Rizieq itu, sama kasusnya dengan Jokowi. Tapi ia dimasukkan tahanan, anak buahnya di bunuh, FPI dibubarkan, disuruh bayar denda Rp50 juta. Itu nebis in idem. Kerumunan Jokowi di NTT itu kudu di Habib Rizieq-kan. Minimal Jokowi kudu didenda,” katanya saat dimintai tanggapan oleh Redaksi Bintangtimur.net. (APL)

Edt: Redaksi (AN)