Virtual Police Diharap Dapat Membangun Budaya Santun Media Sosial di Indonesia

Foto: Doc. Jacob Ereste

“Dalam tahapan pelapisan kepada pihak Virtual Police, langkah awal akan menegur pihak terlapor terlebih dahulu atas dasar dari laporan warga masyarakat”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Media online bagus juga untuk diawasi oleh Virtual Police agar bisa lebih tertib dan dapat memberi manfaat lebih banyak dalam menyampaikan informasi, komunikasi dan publikasi yang lebih bermanfaat bagi orang banyak.

Dalam konteks ini pun media online semakin lebih penting dapat dikelola secara profesional dengan cara membuat pelatihan, pendidikan, diskusi atau semacam upaya pencerahan supaya dapat mempersiapkan pekerja jurnalis online yang mumpuni.

Karena itu para pengelola media online perlu memiliki organisasi yang dapat memberi perhatian khusus pada para pekerja pers online yang telah menjadi andalan bagi masyarakat memenuhi kebutuhannya terhadap informasi dan publikasi yang juga dapat menjadi sarana komunikasi yang lebih efektif dan efisien.

Semua bentuk media online yang bersifat pribadi atau per-orangan pun dapat dijadikan sarana informasi, publikasidan komunikasi, tinggal bagaimana masing-masing pihak mampu memanfaatkan sebaik-baik mungkin untuk dijadikan sarana utama atau pendukung dari segenap bentuk usaha produktif yang bisa memberi manfaat tanpa harus merugikan pihak lain.

Karena itu fungsi dan peran Virtual Police perlu didukung guna membangun ketertiban serta rasa aman bagi segenap pengguna media sosial dalam bentuk apapun, sejauh tidak untuk membatasi penggunaan media sosial itu sendiri sebagai media alternatif yang terbukti telah menggeser peran media cetak maupun media audiotipe serta media audio visual pada era milineal yang ditandai oleh revolusi teknologi 4.0.

Grup WhatsApp juga akan dipantau oleh Virtual Police, tidak hanya Twitter, Facebook atau Instagram, tapi juga konten–konten di grup WhatsApp, kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol. Ahmad Ramadhan.

Dalam tahapan pelapisan kepada pihak Virtual Police, langkah awal akan menegur pihak terlapor terlebih dahulu atas dasar dari laporan warga masyarakat.

Percakapan atau unggahan yang juga mengandung ujaran kebencian di grup WhatsApp maupun media online sekarang dapat pula dilaporkan kepada polisi dengan cara melampirkan bukti berupa rekaman layar. Dan konten itu yang menjadi bahan laporan akan segera dikaji secara seksama, apakah memenuhi unsur ujaran kebencian atau tidak.

Prinsip dari Virtual Police akan memberi peringatan dulu pada pemilik akun. Apapun platformnya, kata Perwira Menengah Divisi Humas Polri yang di realise secara meluas oleh media sosial pada pekan ini. Hanya saja realase itu tidak menyertakan kontek Virtual Police yang bisa dihubungi masyarakat umum bila hendak memberi tahu adanya media online yang memuat konten yang dilarang untuk tidak disiarkan.

Utamanya bagi media online yang masih dominan menyebarkan foto maupun berita porno yang seronok dan sangat tidak mendidik bagi anak-anak dan kaum remaja.

Namun yang tidak kalah penting dari keberadaan Virtual Police adalah bukan untuk membungkam atau menjerat mereka yang kritis dan aktif melancarkan kritik yang baik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap perlu menimbulkan kerugian bagi orang banyak.

Demikian pula kritik untuk pejabat tertentu yang dipandang telah melakukan kesalahan dan kekeliruan hingga dapat mengancam kenyamanan dan keamanan rakyat banyak harus mampu dibedakan dengan ujaran kebencian, hujatan atau penghinaan serta ungkapan tercela lainnya karena telah melakukan pencemaran nama seseorang yang tidak mendasar.

Kiranya dengan perlakuan yang bijak Virtual Police dapat diterima jadi partner untuk membangun budaya dalam penggunakan media sosial yang lebih baik dan bisa lebih banyak memberi manfaat, tidak cuma untuk diri sendiri, tapi juga bagi orang lain pula yang dapat memetik manfaat dari semua media sosial yang ada.

Edt: Redaksi (AN)