Vonis 10 Bulan Syahganda, Hakim Buktikan Rezim Anti Demokrasi dan HAM

Foto: Google

“Penegakkan hukum negeri ini sangat aneh”

Oleh: Muslim Arbi (Direktur Gerakan Perubahan-GARPU)

Jakarta (Bintangtimur.net) – Kamis, 29 April, Hakim Pengadilan Negeri Depok, vonis Dr H Syahganda Nainggolan 10 bulan penjara atas dakwaan menyebar berita bohong alias hoaks.

Ganda, sebutan akrab teman-teman aktivis demokrasi memanggilnya, adalah seorang aktivis senior yang bergelut dengan dunia aktivis sejak kuliah di ITB.

Syahganda yang pernah pimpin Sabang Merauke Cicle itu, hanya mendambakan perubahan rezim dari satu ke rezim yang lain, bangsa ini semakin baik, berkembang dan maju.

Malah cita-cita mulianya itu diganjar oleh rezim ini melalui aparatnya dengan penjara dan tahanan. Semestinya rezim ini memberi ruang yang seluas-luasnya buat Syahganda dan teman-temannya yang ditahan hari ini, seperti Jumhur Hidayat, Anton Permana dan lainnya yang bergabung di KAMI; Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia dapat bergerak leluasa agar Indonesia terselamatkan.

Penangkapan dan penahanan Syahganda sejak Oktober 2020 sampai saat ini; sudah mendekam di penjara selama hampir 8 bulan.

Dari persidangan yang terlihat, bukti-bukti, fakta, keterangan saksi dan opini dukungan pembebasan Syahganda, Jumhur, Anton Permana itu terlihat tidak ada kesalahan yang dibuat oleh mereka. Apa yang dilakukan Ganda dan teman-teman itu adalah ekspresi demokrasi dan justru jika menangkap, menahan dan mengadili mereka, adalah sikap anti demokrasi.

Penegakkan hukum negeri ini sangat aneh. Yang sebarkan hoaks dan kebohongan seperti 66 janji-janji politik yang tidak ditepati itu tidak pernah ditangkap, dan diadili. Malah tetap berkuasa? Hehehe …

Rezim ini usung jargon demokrasi tapi sejatinya melawan demokrasi dan hak azasi. Hak berpikir, berpendapat dan berbicara di muka umum di belenggu. Watak rezim ini sesungguhnya despotic —menindas—.

Penindasan itu dilegitimasi dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Depok, yang memvonis Syahganda dengan tuntuntan jaksa 6 tahun penjara. Putusan hakim itu melabeli rezim ini memang sah anti demokrasi dan hak azasi. Ini bengis dan kejam.

Publik juga heran dengan tuntutan Jaksa 6 tahun terhadap Ganda. Padahal bukti-bukti persidangan sangat lemah. Apalagi sampai menuntut hukuman 6 tahun?

Dari tuntutan Jaksa sampai pada vonis Hakim terhadap Syahganda, buktikan rezim ini memang menindas dan anti demokrasi. Jaksa dan Hakim yang di biayai negara itu seharusnya independen. Tidak boleh menjadi alat kekuasaan. Kekuasaan yang anti kritik dan anti demokrasi.

Jadi putusan Hakim Pengadilan Negeri Depok itu hanya membenarkan dan melegitimasi bahwa rezim ini, anti demokrasi, hak azasi dan menindas.

Edt: Redaksi (AN)